SULAWESI UTARA, TelusurInformasiNews.id – Ketua DPW KPK Independen Provinsi Sulawesi Utara, Enos Theodorus Mongkau, menyoroti kondisi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terlihat dalam sepekan terakhir. Antrean kendaraan di sejumlah tempat pengisian BBM terpantau meningkat dan masyarakat terkesan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BBM merupakan kebutuhan penting yang menunjang aktivitas masyarakat, transportasi, serta roda perekonomian daerah.
Enos Mongkau mengimbau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama instansi terkait agar segera mengambil langkah-langkah bijak, terukur, dan tepat sasaran untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, guna memastikan penyebab antrean dan dugaan kelangkaan, sekaligus mengevaluasi distribusi BBM di setiap wilayah.
“Pemerintah harus segera menyikapi kondisi ini secara serius. Jangan sampai masyarakat terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang baik agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” demikian penekanan terhadap pentingnya penanganan situasi tersebut.
Ia juga menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai kondisi stok, distribusi, dan kemungkinan kendala pasokan sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
KPK Independen Sulawesi Utara berharap pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memastikan adanya langkah penanganan yang nyata apabila ditemukan kendala distribusi maupun ketidakseimbangan pasokan di lapangan.
Enos mengingatkan, persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM perlu ditangani secara cepat dan proporsional. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi memicu gejolak sosial di kemudian hari.
Karena itu, KPK Independen Sulawesi Utara mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas distribusi, serta memastikan BBM tersedia secara wajar dan merata sesuai kebutuhan di wilayah Sulawesi Utara.
(TIN SULUT)
