SULUT, TelusurInformasiNews.id. -Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Utara, Sanni Lungan, S.I.Kom, menilai ada jurang besar antara langkah cepat Gubernur Sulawesi Utara, Myjen (Purn) Yulius Selvanus, SE, dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang dinilai lamban, tertinggal, dan tidak mampu menerjemahkan arahan pimpinan daerah. Jumat, (12/9/2025).
Menurut Sanni, gubernur telah menyiapkan banyak program strategis untuk kesejahteraan buruh dan kepastian hukum ketenagakerjaan. Namun sangat disayangkan, Disnaker justru terlihat tidak mampu menjalankan dan menerjemahkan kebijakan tersebut dengan baik.
“Disnaker ini seolah jalan di tempat. Padahal, arahan gubernur sudah jelas dan progresif. Seharusnya mereka menjadi pelaksana terdepan, tapi faktanya malah tertinggal. Ini pertanda ada masalah serius dalam tubuh Disnaker,” tegas Sanni.
Salah satu langkah cepat gubernur yang diapresiasi adalah penguatan DEKS Ketenagakerjaan Polda Sulut serta pembentukan DEKS Ketenagakerjaan di setiap Polres di Sulawesi Utara. Sayangnya, terobosan tersebut justru memperlihatkan kelemahan Disnaker yang gagal bergerak proaktif dan tidak mampu membaca kebutuhan buruh secara nyata.
Sanni mengingatkan bahwa lambannya respon Disnaker bisa menjadi penghambat utama penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan, mulai dari pengaduan buruh, pengawasan perusahaan nakal, hingga pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia mendesak agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Disnaker. Evaluasi ini, kata Sanni, harus objektif, transparan, dan tanpa kompromi agar kepercayaan buruh dapat dipulihkan.
“Evaluasi ini bukan formalitas, melainkan kebutuhan mendesak. Buruh butuh kepastian, bukan birokrasi yang lamban. Jika Disnaker terus seperti ini, maka mereka hanya akan menjadi beban, bukan solusi,” pungkasnya.
(Vera.E.Kastubi).
