MINUT, TelusurInformasiNews.id. – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengadakan pertemuan daring untuk membahas tantangan dan dampak dari rencana efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi, yang juga merupakan Bupati Lahat, bersama Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, Bupati Minahasa Utara. Senin, (15/9/2025).
Dalam sesi tersebut, Burzah Zarnubi menegaskan pentingnya rapat ini untuk menggali informasi mengenai masalah yang dihadapi daerah serta mengidentifikasi potensi dampak efisiensi TKD terhadap pemerintahan dan layanan publik. “Hasil dari pembahasan ini akan menjadi rekomendasi kami kepada Mendagri dan Menkeu,” ungkapnya.
Lebih jauh, Joune Ganda menambahkan bahwa ketergantungan daerah terhadap TKD cukup tinggi, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. “Efisiensi TKD dapat menghambat belanja publik dan pembangunan di daerah-daerah yang sangat bergantung pada dana tersebut,” jelasnya.Â
Joune juga menyoroti bahwa adanya kemungkinan dampak negatif efisiensi ini terhadap pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan proyek fisik lainnya. Sebagai langkah proaktif, Apkasi telah mengirimkan surat untuk mengadakan audiensi dengan Mendagri dan Menteri Keuangan guna membahas isu-isu terkait penurunan TKD.
Kebijakan pengalihan anggaran TKD oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bertujuan untuk meningkatkan realisasi program yang lebih efisien. Berdasarkan evaluasi Kemendagri, masih terdapat daerah yang kurang optimal dalam pengelolaan anggaran dan programnya. Tito menjelaskan bahwa prinsip efisiensi harus diterapkan untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, terutama untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kebijakan alokasi TKD masih dalam tahap diskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dia menyampaikan bahwa keputusan mengenai pelonggaran alokasi TKD pasca efisiensi belum dapat dipastikan.
Rapat ini menandakan kesadaran dan upaya keras berbagai pemda untuk tetap bertahan dan melayani masyarakat di tengah tantangan besar yang ada saat ini. Semua pihak berharap akan adanya dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Rapat daring Apkasi ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi berdampak besar pada pemerintahan dan layanan publik di daerah. Semoga dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan solusi yang tepat untuk keberlanjutan dan efektivitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
(Vera.E.Kastubi).
