MINUT, TelusurInformasiNews.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kembali ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang membahas penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertempat di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lt.3 Kemendagri, Jakarta Pusat. Selasa, (28/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Joune Ganda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengikuti pembahasan strategis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si., bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua APKASI, H. Bursah Zarnubi, S.E., yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi, S.T., M.T., yang merupakan Wali Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Melalui forum ini, pemerintah pusat bersama pemerintah kabupaten dan kota menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah strategis dalam memperkuat disiplin fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, serta mengembangkan potensi PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang matang, belanja daerah yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Joune Ganda.
Ia menambahkan, Arahan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam rapat koordinasi tersebut menjadi pedoman penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal, serta menggali berbagai potensi PAD secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Joune Ganda menegaskan bahwa, “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen melakukan berbagai langkah pembenahan melalui digitalisasi sistem keuangan daerah, penerapan prinsip good governance, peningkatan efektivitas belanja daerah, serta menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal,” tutur Bupati Joune Ganda.
Forum koordinasi tersebut juga menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi menghadapi berbagai tantangan fiskal, sekaligus memperkuat kapasitas daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Keikutsertaan Bupati Joune Ganda dalam rapat koordinasi nasional ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan kemandirian fiskal yang semakin kokoh serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh daerah.
(Vera.E.Kastubi).
