Bitung, TelusurInformasiNews.id — Wakil Wali Kota Bitung membuka Rapat Koordinasi, Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bitung Tahun 2025 yang dilaksanakan di Lantai 4 Gedung Wali Kota pada, Kamis (11/12).
Langkah Penangulangan Kemiskinan Kota Bitung terus dilakukan Pemerintah Kota Bitung meski anggaran belanja Pemkot Bitung oleh pemerintah pusat dipotong sampai dengan 50 Miliar.
”Anggaran belanja kita mengalami penyesuaian dari 829 Miliar Rupiah menjadi 778 Miliar Rupiah, berkurang sekitar 50 Miliar, namun demikian saya dan Pak Wali Kota menegaskan jika efisiensi anggaran tidak bisa mengorbankan program-program yang pro rakyat miskin,” kata Wakil Wali Kota Bitung
Menurutnya Program Perlindungan Sosial, Program Kesehatan, Pendidikan serta Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Ini masih menjadi pekerjaan rumah utama kita karena tingkat kemiskinan di kota Bitung tahun 2024 masih mencapai 6,27 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka masih ada di angka 7,51 persen,” kata Maringka seraya menjelaskan jika tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemkot Bitung telah menetapkan target agar tahun ini bisa berkurang sampai 6,20 Persen, dengan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5 persen, dengan pertumbuhan ekonomi capai 6,3 Persen.
”Hasilnya, menurut data Badan Pusat Statistik jika pada bulan Maret 2025 Pemkot sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai angka 5,81 persen dari target Pemkot sebesar 6,20 Perse, itu baru bulan Maret. Dan diproyeksi pada tahun 2026 Angka Kemiskinan kita boleh mencapai angka 4,90 sampai 5,15 persen,”beber Maringka.
Dirinya juga menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini karena memang menjadi salah satu prioritas utama dalam Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung tahun 2025 -2030.
“Visi ini secara tegas menegaskan komitmen kita untuk membangun kota Bitung yang lebih sejahtera, merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Untuk itulah dia meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah agar selalu berkordinasi soal pengentasan kemiskinan jangan sampai ada OPD yang jalan sendiri-sendiri.
“Validasi data harus dilakukan secara tepat dan setiap program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar menyasar warga yang membutuhkan serta fokus kepada wilayah-wilayah prioritas seperti Kecamatan Lembeh Selatan dan Utara yang masih mendapatkan tantangan soal ketersediaan Air Bersih dan Listrik,”pintanya.
Untuk itu, Wakil Wali Kota paling Muda dalam sejarah Pemerintahan Kota Bitung itu, meminta agar pemeberdayaan ekonomi masyarakat harus didorong seperti pertumbuhan UMKM, Koperasi dan sebagainya.
”Masyarakat Harus dibantu, bukan hanya diberikan bantuan dan dibiarkan, namun semua harus dikontrol, baik administrasinya sampai pemasaran ataupun pengelolaan keuangannya,” tutup Maringka.
(DoKaLo)
