Sorong (PBD), TelusurInformasiNews.id — Lembaga Investigasi Negara DPD Papua Barat Daya melalui ketua DPD jackson sambow mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa raja ampat terlebih khusus di distrik misol timur tahun anggaran 2024 ada beberapa yang di anggarkan oleh perangkat kampung, diduga fiktif. Jumat (12/12/25).
Jackson mrenegaskan bahwa jumlah anggaran sebesar itu harusnya berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat kampung, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, maupun program pemberdayaan. Namun hingga kini, menurutnya, terdapat sejumlah indikasi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
Jackson melihat adanya kejanggalan dalam pendistribusian dan pelaksanaan, jackson berharap APH segera turun untuk mengecek diduga penyalagunaan anggaran yang fiktif yang di lakukan oleh oknum perangkat kampung.
Dalam waktu dekat saya sebagai ketua DPD LIN PAPUA BARAT DAYA akan melaporkan langsung ke APH POLRES RAJA 4, tentang dugaan penyalugunaan dana desa tahun anggaran 2024 alokasi dana desa sebagai berikut :
1. DDS Tahap 1 Point 10 Ketahanan Pangan,
2. DDS Tahap 2 Point 7 tenang Dana Rujukan Pasien Rawat Inap
3. ADD Tahap 1 tentang Penyertaan Modal BUMKAM,
4. ADD Tahap 1 Point 20 tentang PKK,
6. ADD Tahap 3 point 10 tentang Rehap Sarpras Pemerintahan (Rehap Rumah Dinas Kepala Kampung).
Dalam penjelasan nya, “Kami di LIN mendapat informasih dari beberapa warga dan wargapun siap untuk memberikan kesaksian,” ujar Jackson.
Jackson menambahkan bahwa LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA DPD PAPUA BARAT DAYA akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya kerugian negara atau penyimpangan anggaran
Tujuannya untuk memastikan dana negara benar-benar menyentuh masyarakat kampung. “Jika ada penyalahgunaan kami tidak akan ragu untuk mendorong proses hukum,” tegas jackson.
TIM TIN
