Minggu, November 22, 2026
spot_img
BerandaProv. SulutJANGAN JADIKAN BURUH TUMBAL KEPENTINGAN INVESTASI! ALFA 0,5 DITOLAK, BURUH SULUT SIAP...

JANGAN JADIKAN BURUH TUMBAL KEPENTINGAN INVESTASI! ALFA 0,5 DITOLAK, BURUH SULUT SIAP TURUN KE JALAN!

MANADO, TelusurInformasiNews.id – Pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2027 dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang berlangsung selama dua hari di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menuai perhatian serius dari unsur perwakilan pekerja/buruh.

Dalam rapat sebelumnya, pihak pemerintah dan pengusaha mengusulkan penggunaan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, perwakilan buruh menilai bahwa data KHL yang digunakan merupakan gambaran kondisi beberapa bulan sebelumnya sehingga perlu dipertimbangkan kembali relevansinya dengan kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok saat ini.

Menurut perwakilan buruh, penetapan upah minimum tidak boleh hanya berpatokan pada data historis, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi aktual yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya.

Atas dasar tersebut, perwakilan buruh mengusulkan agar penetapan UMP 2027 menggunakan rumusan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, dalam rapat lanjutan hari ini, perwakilan pemerintah justru mengusulkan penggunaan nilai alfa 0,5. Usulan tersebut sangat disayangkan oleh unsur perwakilan buruh.

Mereka menilai pemerintah seharusnya mengambil posisi yang benar-benar netral dan menjadi penengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Jangan sampai usulan pemerintah justru terkesan lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha dibandingkan mempertimbangkan perlindungan daya beli pekerja.

“Kalau pemerintah mengusulkan alfa 0,5, lalu di mana keberpihakan terhadap perlindungan daya beli pekerja? Pemerintah seharusnya mengambil jalan tengah dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, bukan hanya melihat kepentingan dunia usaha,” demikian sikap yang disampaikan perwakilan buruh.

Persoalan ini semakin penting jika melihat kondisi inflasi Sulawesi Utara. Berdasarkan data BPS periode Oktober 2026, inflasi tahunan Sulawesi Utara mencapai 8,07 persen, tertinggi secara nasional, sementara inflasi nasional berada pada angka 3,23 persen.

Inflasi tahun kalender Sulawesi Utara juga telah mencapai 7,96 persen. Kondisi ini menjadi alarm serius bahwa tekanan harga kebutuhan masyarakat di daerah semakin berat.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga akan menghadapi momentum hari raya Natal dan Tahun Baru, kemudian disusul Idulfitri bagi umat Muslim. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara harga berbagai bahan pokok terus memberikan tekanan terhadap pengeluaran keluarga pekerja.

Lantas, apakah pemerintah tidak melihat kenyataan bahwa daya beli masyarakat sedang tertekan?

Dengan inflasi Sulawesi Utara yang tertinggi secara nasional, usulan alfa 0,5 tentu patut dipertanyakan. Perwakilan buruh menilai pemerintah harus lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi daerah dan tidak boleh mengabaikan kenyataan yang dihadapi pekerja setiap hari.

Dalam rapat hari ini, unsur perwakilan buruh pada prinsipnya menyatakan setuju menggunakan rumusan pengupahan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka secara tegas mengusulkan nilai alfa sebesar 1,0, dengan merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 serta mempertimbangkan kondisi inflasi dan kebutuhan perlindungan daya beli pekerja.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Perda KSPI Sulawesi Utara, Ferdinand Lumenta, bersama Koordinator Wilayah KSBSI Sulawesi Utara, Jack Andalangi.

Keduanya menegaskan bahwa perjuangan penetapan UMP 2027 bukan semata-mata tentang angka kenaikan upah, melainkan menyangkut kemampuan pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Menurut mereka, menjaga iklim investasi memang penting, tetapi kesejahteraan pekerja juga tidak boleh dikorbankan. Dunia usaha membutuhkan pekerja, dan pekerja membutuhkan upah yang mampu menjamin keberlangsungan hidup keluarganya.

Jangan sampai pemerintah terlalu khawatir terhadap kemampuan pengusaha, tetapi lupa terhadap kemampuan buruh membeli kebutuhan pokok.

Keduanya juga menegaskan bahwa perjuangan penetapan UMP 2027 tidak berhenti di ruang rapat Dewan Pengupahan.

Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sulawesi Utara bersama organisasi serikat pekerja lainnya menyatakan siap mengawal seluruh proses penetapan UMP 2027. Jika keputusan akhir tidak mencerminkan harapan dan tuntutan buruh, mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi.

Bagi kaum buruh, upah bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur. Upah adalah sumber penghidupan pekerja dan keluarganya.

Jika inflasi Sulawesi Utara menjadi yang tertinggi secara nasional, maka sudah sepatutnya kebijakan pengupahan juga mempertimbangkan beratnya beban hidup masyarakat.

Pemerintah harus membuktikan bahwa keberadaannya dalam Dewan Pengupahan bukan sekadar menjadi penentu angka, melainkan juga menjadi pelindung kepentingan masyarakat pekerja.

UMP 2027 harus menjadi jawaban atas tekanan ekonomi yang dihadapi buruh, bukan justru menjadi kebijakan yang semakin menggerus daya beli mereka.

TIM TIN / 003

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular