MINUT, TelusurInformasiNews.id – Momen penuh sukacita dan haru mewarnai pelaksanaan program pernikahan massal yang digelar Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut). Sebanyak 54 pasangan mengikuti prosesi pernikahan yang berlangsung khidmat di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Minahasa Utara. Kamis, (19/11/2026).
Pelaksanaan nikah massal tersebut menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pasangan yang ingin memperoleh pengesahan perkawinan secara resmi, tetapi masih terkendala biaya maupun kelengkapan administrasi.
Suasana semakin istimewa karena prosesi sakral tersebut turut dihadiri dan melibatkan langsung pimpinan daerah. Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, bertindak sebagai saksi bagi mempelai pria, sementara Wakil Bupati Kevin William Lotulung menjadi saksi bagi mempelai perempuan.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa program pernikahan massal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan, termasuk legalitas perkawinan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan hukum hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena itu, Pemkab Minut terus berupaya menghadirkan program yang memberikan kemudahan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Pemerintah hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga harus hadir memberikan pelayanan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui program pernikahan massal ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap pasangan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengesahan perkawinan secara resmi tanpa harus terbebani persoalan biaya,” ungkap Joune Ganda.
Ia menjelaskan, program tersebut bukan kali pertama dilaksanakan oleh Pemkab Minut. Pada penyelenggaraan sebelumnya, kegiatan serupa bahkan telah berhasil membantu lebih dari 90 pasangan memperoleh pengesahan perkawinan secara resmi.
“Ini merupakan bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sebelumnya, program serupa telah membantu lebih dari 90 pasangan. Hari ini, ada 54 pasangan lagi yang kita fasilitasi. Artinya, pemerintah terus berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga,” jelas Joune Ganda.
Bupati Joune juga menekankan bahwa legalitas perkawinan memiliki arti penting, bukan hanya bagi pasangan suami istri, melainkan juga bagi keluarga dan anak-anak mereka di masa mendatang.
Menurutnya, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari tertib administrasi kependudukan yang memberikan perlindungan serta kepastian status hukum bagi setiap anggota keluarga.
“Perkawinan yang tercatat secara resmi akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keluarga. Ini penting untuk berbagai kebutuhan administrasi ke depan, termasuk dokumen kependudukan, hak-hak keluarga, serta perlindungan terhadap anak. Karena itu, kami ingin masyarakat memahami bahwa legalitas perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting,” tegas Joune Ganda.
Lebih lanjut, Joune Ganda menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan seremonial, tetapi juga memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
“Dalam momentum HUT ke-23 Kabupaten Minahasa Utara, kami ingin menghadirkan kegiatan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Bagi kami, keberhasilan sebuah perayaan bukan hanya dilihat dari kemeriahannya, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Joune Ganda.
Ia pun berharap seluruh pasangan yang telah mengikuti program pernikahan massal tersebut dapat membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, serta bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga.
“Kepada 54 pasangan yang hari ini telah resmi menikah, saya dan Wakil Bupati menyampaikan selamat. Jadikan momentum ini sebagai awal yang baik untuk membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pada hari ini, tetapi juga tentang komitmen, kesetiaan, tanggung jawab, dan bagaimana suami istri saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” pesan Bupati Joune Ganda.
Menariknya, perhatian Pemkab Minut kepada para peserta tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan pernikahan secara gratis. Pemerintah daerah juga menyiapkan kejutan khusus bagi sejumlah pasangan berupa voucher menginap di hotel sebagai bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan mereka dalam mengawali kehidupan rumah tangga.
Dari sisi pelaksanaan, program ini diawali dengan proses pendataan calon peserta melalui perwakilan masing-masing kecamatan. Setelah itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa Utara melakukan verifikasi terhadap seluruh calon peserta guna memastikan kelengkapan serta pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan.
Salah satu keunggulan program ini terletak pada penerapan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi melalui sistem satu pintu. Dengan mekanisme tersebut, pasangan yang telah mengikuti prosesi pernikahan tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan secara terpisah.
Setiap pasangan langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang telah disesuaikan dengan status perkawinan terbaru. Dokumen tersebut meliputi akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan perubahan status perkawinan yang telah diperbarui.
Bupati Joune Ganda memberikan apresiasi kepada jajaran Disdukcapil dan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai, pelayanan yang terintegrasi merupakan langkah penting untuk menciptakan birokrasi yang semakin efektif dan memudahkan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat sudah difasilitasi untuk melaksanakan pernikahan, tetapi setelah itu masih harus menghadapi proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit. Karena itu, kami mengintegrasikan pelayanan ini agar setelah prosesi pernikahan, dokumen kependudukan mereka juga dapat langsung diproses dan disesuaikan dengan status perkawinan yang baru,” kata Joune.
Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kepastian pelayanan.
“Prinsip kami sederhana, pemerintah harus mempermudah urusan masyarakat, bukan justru mempersulit. Setiap perangkat daerah harus mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inilah yang terus kami dorong dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara,” tambah Bupati Joune.
Melalui program tersebut, Pemkab Minut ingin memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan secara layak, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang semakin tertib dalam pencatatan peristiwa penting kependudukan.
Pelaksanaan nikah massal dalam rangka HUT ke-23 Kabupaten Minahasa Utara ini pun menjadi bukti bahwa perayaan hari jadi daerah tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebanyak 54 pasangan kini dapat melangkah membangun kehidupan rumah tangga dengan status perkawinan yang telah tercatat secara resmi. Kebahagiaan yang terpancar dari wajah para pasangan menjadi gambaran bahwa kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang tepat dapat memberikan arti besar bagi kehidupan masyarakat.
Pemkab Minut di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berpihak kepada masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap warga mendapatkan hak dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga.
(Vera.E.Kastubi).






