MANADO, TelusurInformasiNews.id – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Utara meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2027 menggunakan formula pengupahan sesuai ketentuan pemerintah, dengan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,9.
Sekretaris FSPMI Sulawesi Utara, Sanni Lungan, menilai penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam pembahasan upah perlu dikaji secara serius. Menurut dia, data yang digunakan harus benar-benar menggambarkan kondisi harga dan biaya hidup masyarakat terkini.
“Jangan sampai penetapan upah menggunakan data yang sudah tertinggal, sementara harga kebutuhan pokok terus mengalami perubahan. Kondisi hidup buruh harus dihitung berdasarkan kenyataan hari ini, bukan berdasarkan data yang tidak lagi relevan,” kata Sanni.
Ia menjelaskan, FSPMI mendorong penggunaan formula pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, dengan memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa 0,9.
Menurut Sanni, penentuan indeks alfa menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan kenaikan upah karena UMP 2027 akan menjadi dasar pengupahan selama satu tahun ke depan.
Karena itu, dia meminta Dewan Pengupahan Provinsi tidak hanya melihat angka pada saat pembahasan, tetapi juga mempertimbangkan potensi perubahan biaya hidup sepanjang 2027.
Sanni turut menyoroti potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta Idulfitri bagi umat Islam. Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
“Jangan sampai upah naik, tetapi harga kebutuhan pokok juga terus naik. Kalau kenaikan upah tidak mampu mengimbangi biaya hidup, lalu di mana manfaat kenaikan tersebut bagi pekerja?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan komoditas pangan lainnya.
FSPMI berpandangan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengendalian harga. Kenaikan upah yang tidak disertai upaya menjaga stabilitas harga berpotensi mengurangi manfaat kenaikan tersebut bagi pekerja.
Lebih lanjut, Sanni mengatakan sikap FSPMI Sulawesi Utara tersebut sejalan dengan instruksi dan arahan DPP FSPMI dalam mengawal perjuangan upah minimum 2027.
Ia menegaskan, FSPMI Sulawesi Utara siap mengawal proses penetapan UMP, termasuk melalui aksi unjuk rasa apabila diperlukan.
“Kami siap turun ke jalan untuk mengawal penetapan UMP Sulawesi Utara 2027. Ini bukan semata-mata persoalan angka, tetapi menyangkut daya beli, kesejahteraan pekerja, dan kehidupan keluarga buruh,” kata Sanni.
FSPMI berharap pembahasan UMP 2027 dilakukan secara transparan dengan membuka dasar perhitungan yang digunakan, termasuk periode pengambilan data dan variabel ekonomi yang menjadi pertimbangan.
Bagi FSPMI, kenaikan upah harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja, bukan sekadar menjadi angka dalam keputusan penetapan upah minimum.
TIM TIN/003






