JAKARTA,TelusurInformasiNews.id– Indikator Politik Indonesia, lembaga survei terkemuka di Tanah Air, kembali menggelar riset nasional bertajuk “Representasi Politik di Indonesia”. Riset ini secara spesifik menyoroti perspektif para pemimpin daerah pasca-Pilkada serentak 2024, dengan melibatkan sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Rabu, (20/5/2026).
Salah satu tokoh kunci yang diwawancarai langsung oleh tim peneliti adalah Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda. Proses wawancara berlangsung di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan.
Langkah Indikator Politik Indonesia melibatkan Joune Ganda dinilai sangat strategis. Selain memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid di Minahasa Utara, kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dinilai mampu merepresentasikan secara utuh dinamika dan suara riil pemerintah kabupaten di tingkat nasional.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa riset berskala nasional ini menyasar sekitar 300 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, yang terpilih untuk periode 2025-2030.
“Tujuan utamanya adalah memotret secara utuh peta kepemimpinan daerah pasca-Pilkada. Kami ingin menggali mendalam mengenai rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, serta pandangan strategis mereka terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar Abdul Aziz dalam keterangannya.
Dalam sesi wawancara tersebut, Bupati Joune Ganda memaparkan analisis kritis mengenai tantangan politik pasca-kontestasi di daerah. Ia menegaskan bahwa esensi dari representasi politik bukan sekadar memenangkan jabatan struktural, melainkan bagaimana mengejawantahkan amanah rakyat menjadi kebijakan yang berdampak konkret.
Menurut Bupati Joune, ujian sesungguhnya bagi kepala daerah saat ini adalah merawat dan membangun kembali kepercayaan publik (public trust). “Kunci kepemimpinan daerah hari ini terletak pada transparansi dan pelayanan yang inklusif. Kita harus memastikan kebijakan lokal yang lahir benar-benar pro-rakyat, adil, dan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” kata Sekjen APKASI tersebut.
Selain membahas visi kepemimpinan, riset komprehensif ini juga membedah isu-isu krusial lain, termasuk representasi gender di birokrasi, efektivitas kebijakan lokal, hingga harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Diketahui, hasil akhir dari riset nasional ini nantinya akan diproyeksikan sebagai bahan evaluasi makro sekaligus referensi strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan akselerasi pembangunan di Indonesia. Indikator Politik Indonesia berkomitmen menyajikan data dan analisis yang akurat guna mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan. (*)
(Vera.E.Kastubi)
