MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan lokal. Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara, Ir. Novly Wowiling, M.Si., bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Minahasa Utara, melaksanakan Gerakan KORPRI Menanam di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di samping Rumah Kopi R2K. Selasa, (13/10/2026).
Kegiatan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi langkah lanjutan setelah pelaksanaan intervensi pasar pada Sabtu sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah berfokus pada upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, kali ini intervensi diarahkan pada sektor produksi melalui penanaman dan pengembangan budidaya cabai.
Dalam sambutannya, Novly Wowiling menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan berbagai langkah intervensi secara berkelanjutan guna menekan laju inflasi yang masih berada di atas tingkat yang diharapkan. Berdasarkan perkembangan yang diterima pada Senin, angka inflasi memang menunjukkan penurunan, tetapi pemerintah tetap berupaya mengembalikannya ke kisaran satu persen.
Ia mengingatkan bahwa Minahasa Utara pernah mencatat angka inflasi sebesar 0,92 persen, bahkan mendekati nol. Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan intervensi yang tepat, baik melalui pasar maupun peningkatan produksi komoditas pangan.
“Intervensi harus terus dilakukan, bukan hanya di pasar, tetapi juga pada sektor produksi. Kita berharap upaya ini dapat memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Novly.
Menurutnya, pelaksanaan Gerakan KORPRI Menanam bukan sekadar kegiatan menanam tanaman, melainkan bagian dari program kolaborasi yang telah direncanakan bersama pihak pengelola lahan dan pelaku budidaya. Tanaman cabai yang dikembangkan di lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pola kemitraan yang berorientasi pada hasil produksi.
Novly menegaskan bahwa keberhasilan program harus diukur berdasarkan kemampuan menghasilkan komoditas sesuai target. Karena itu, pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan sejumlah evaluasi dan survei, termasuk pada Sabtu sebelumnya, dengan melibatkan Asisten dan jajaran yang membidangi kegiatan tersebut.
Dari hasil evaluasi itu, pemerintah mendorong penerapan pola budidaya yang mampu meminimalkan risiko kegagalan, mulai dari tanaman mati hingga gangguan akibat serangan hama.
“Kami sudah membangun komitmen agar budidaya yang dilakukan ini berorientasi pada keberhasilan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tanaman yang mati ataupun terserang hama. Target produksi harus menjadi ukuran keberhasilan program,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu target ideal yang diharapkan dalam pola budidaya tersebut adalah produksi sekitar satu kilogram cabai dari setiap pohon. Target ini akan menjadi acuan dalam mengembangkan model kerja sama dengan petani sekaligus mengevaluasi keberhasilan produksi.
Lebih lanjut, Novly menerangkan bahwa Gerakan KORPRI Menanam dibangun melalui sinergi tiga komponen utama, yaitu KORPRI, TENKAP, dan pelaku budidaya yang dalam kegiatan ini melibatkan petani.
Kolaborasi tersebut dirancang agar seluruh pihak mendapatkan manfaat yang seimbang. KORPRI memperoleh manfaat dari pelaksanaan program organisasi, petani mendapatkan peluang peningkatan pendapatan ekonomi, sedangkan masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari ketersediaan cabai yang lebih terjamin.
Menurut Novly, pola kemitraan harus dijalankan secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat pembagian tanggung jawab maupun manfaat yang tidak seimbang.
“Yang kita harapkan adalah semua pihak mendapatkan manfaat. KORPRI memperoleh manfaat, petani mendapatkan manfaat ekonomi, dan masyarakat juga terbantu karena ketersediaan produksi meningkat. Dengan begitu, program ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan dampak bagi semua,” jelasnya.
Ia juga menyoroti komoditas cabai atau rica yang menjadi salah satu faktor pemicu tekanan harga di Minahasa Utara. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah dari pihak terkait, cabai sebenarnya masih tersedia di pasar. Namun, kecenderungan masyarakat memilih jenis cabai tertentu, terutama yang dinilai lebih pedas, turut memengaruhi permintaan terhadap komoditas tersebut.
Di sisi lain, terdapat jenis cabai lokal yang banyak diminati masyarakat dan memiliki nilai jual cukup baik di pasaran. Kondisi ini menjadi peluang bagi petani untuk mengembangkan budidaya cabai lokal guna memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
Pemerintah daerah berharap peningkatan produksi cabai lokal dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pasokan di pasar. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui produksi yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Sebagai langkah pengembangan, Novly menyampaikan adanya target sebanyak 5.000 tanaman atau pohon cabai melalui program yang disiapkan bersama pihak terkait. Target tersebut akan didorong melalui penerapan pola kemitraan yang telah dikembangkan bersama petani di lokasi kegiatan.
Menurutnya, model kerja sama yang sedang berjalan dapat menjadi titik awal untuk memperluas program ke lokasi lainnya. Apabila pihak lain mampu menerapkan pola serupa, pemerintah daerah akan mendorong pengembangan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan budidaya, target produksi, serta keseimbangan manfaat bagi seluruh pihak.
Ia menegaskan bahwa perluasan program tidak boleh hanya mengejar jumlah tanaman, tetapi harus disertai perencanaan yang matang dan langkah strategis untuk mengantisipasi kegagalan.
“Target 5.000 tanaman harus kita dorong dengan pola kerja sama yang jelas. Kita ingin hasilnya nyata, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kemampuan produksi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang terpenting, jangan sampai ada pihak yang dirugikan karena pola kerja sama yang tidak seimbang,” ungkap Novly.
Ia berharap model kolaborasi antara petani, KORPRI, dan TENKAP dapat menciptakan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, meningkatkan pendapatan petani, serta menjamin ketersediaan cabai bagi masyarakat.
Apabila pola tersebut dapat diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, produksi cabai diharapkan semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Novly juga mengajak jajaran pemerintah kecamatan untuk menjadikan kegiatan ini sebagai motivasi dalam mengembangkan program serupa di wilayah masing-masing. Dengan semakin banyaknya lokasi budidaya, ketersediaan komoditas diharapkan menjadi lebih kuat dan ketergantungan pada pasokan yang terbatas dapat dikurangi.
Selain meningkatkan produksi, Pemkab Minut tetap melanjutkan intervensi di sektor hilir melalui kegiatan intervensi pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga cabai yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp110.000 per kilogram.
Novly mengatakan bahwa pemerintah daerah merencanakan intervensi pasar setiap minggu. Jaringan pelaksanaan kegiatan tersebut sedang disiapkan agar intervensi dapat berjalan secara teratur dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan penyediaan cabai lebih dari 50 kilogram untuk intervensi pasar. Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan harga yang terlalu tinggi dan mendorong harga kembali ke tingkat yang lebih normal.
Menurutnya, pemerintah memang tidak dapat melakukan intervensi pasar secara berlebihan. Namun, melalui mekanisme subsidi harga dan penyediaan komoditas yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah tetap dapat mengambil langkah konkret untuk meredam gejolak harga.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga. Kita memang tidak bisa mengintervensi pasar secara berlebihan, tetapi melalui subsidi harga dan langkah yang tepat, kita berharap harga cabai dapat kembali normal,” katanya.
Ia menambahkan, dampak intervensi pasar perlu diperkuat dengan peningkatan produksi. Apabila hanya dilakukan sesekali, pengaruhnya terhadap harga berpotensi bersifat sementara. Karena itu, program penanaman cabai harus berjalan beriringan dengan kegiatan intervensi pasar agar hasilnya lebih berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga mulai mempertimbangkan kebutuhan masyarakat menjelang periode-periode dengan permintaan yang berpotensi meningkat, termasuk Desember 2027 serta Maret dan April yang diperkirakan berdekatan dengan momentum Idulfitri berikutnya.
Novly mengingatkan bahwa apabila kenaikan harga cabai terus berlangsung tanpa diimbangi peningkatan pasokan, stabilitas harga akan sulit diwujudkan. Oleh sebab itu, upaya pengendalian harus dimulai sejak dini melalui kerja sama lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Novly turut membuka peluang kolaborasi dengan insan pers untuk mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan Gerakan KORPRI Menanam.
Ia berharap wartawan dapat ikut memberikan masukan mengenai bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan, sekaligus membantu memperkenalkan model budidaya yang dinilai efektif kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berpotensi terlibat.
Menurutnya, publikasi yang tepat dapat membangun motivasi bagi pemerintah kecamatan, petani, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan serupa. Dengan demikian, gerakan menanam tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Novly kembali menekankan bahwa keberhasilan budidaya merupakan komitmen utama yang harus dijaga. Dalam kesepakatan bersama petani, apabila terjadi kegagalan yang menjadi tanggung jawab pihak pelaksana sesuai perjanjian, harus ada pertanggungjawaban, termasuk penggantian sebagaimana yang telah disepakati.
“Sekali lagi, komitmen kita adalah mengupayakan budidaya yang berhasil. Kita sudah membangun komitmen dengan petani. Kalau terjadi kegagalan yang menjadi tanggung jawab mereka sesuai kesepakatan, harus ada pertanggungjawaban dan penggantian. Ini penting agar program berjalan dengan serius dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Novly menyampaikan bahwa Gerakan KORPRI Menanam merupakan bagian dari upaya konkret seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa Utara untuk menyukseskan program pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Melalui keterlibatan ASN bersama petani serta dukungan berbagai pihak, pemerintah berharap pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
“Ini merupakan bagian dari upaya konkret seluruh ASN di Kabupaten Minahasa Utara untuk menyukseskan program pemerintah dan selalu mengarahkan program pada kebutuhan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, kita berharap KORPRI semakin sukses dan gerakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa Utara,” tutup Novly.
Gerakan KORPRI Menanam diharapkan menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Minut dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi cabai, pemberdayaan petani, serta kerja sama lintas sektor. Dengan menggabungkan intervensi pasar dan penguatan budidaya, pemerintah daerah menargetkan terciptanya pasokan yang lebih stabil, harga yang lebih terkendali, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh petani, anggota KORPRI, dan masyarakat secara luas.
(Vera.E.Kastubi).
