MANADO, TelusurInformasiNews.id – Perjuangan kaum buruh di Sulawesi Utara terus berlanjut. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Utara menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi dalam pertemuan bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
Perwakilan FSPMI Sulawesi Utara diterima oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perburuhan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara, serta jajaran Tipiter/Desk Ketenagakerjaan dan Intelkam Polda Sulawesi Utara.
Gubernur Sulawesi Utara belum dapat hadir secara langsung karena masih berada di luar negeri.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, FSPMI membawa sejumlah tuntutan utama, yaitu:
1. Menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara sebesar 7,5% sampai 9,5%.
2. Menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0%.
3. Mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.
4. Menindak perusahaan-perusahaan yang masih melakukan pelanggaran normatif terhadap hak-hak pekerja.
Bagi FSPMI, perjuangan kenaikan upah tidak dapat dipisahkan dari persoalan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja. Sebab, masih banyak buruh di Sulawesi Utara yang harus berhadapan dengan persoalan upah tidak dibayarkan, jaminan sosial yang tidak disetorkan, hingga berbagai pelanggaran hak normatif lainnya.
TIGA PERUSAHAAN MENJADI PERHATIAN KHUSUS
Dalam pertemuan tersebut, terdapat komitmen dari Desk Ketenagakerjaan Polda Sulut dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan perburuhan di Sulawesi Utara.
Tiga perusahaan yang sebelumnya telah menjadi objek pemeriksaan lapangan oleh Satgasus Ketenagakerjaan, masing-masing berlokasi di Tomohon, Minahasa Utara, dan Bitung, akan menjadi perhatian khusus dalam proses pengawasan dan tindak lanjut.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian utama adalah PDAM Minahasa Utara. Desk Ketenagakerjaan Polda Sulawesi Utara menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
FSPMI berharap hasil pemeriksaan dan temuan Satgasus tidak berhenti sebagai catatan lapangan atau kesepakatan di atas kertas. Harus ada evaluasi, pengawasan, dan tindak lanjut yang jelas untuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar dipenuhi.
APRESIASI KEPADA GUBERNUR DAN KAPOLDA SULAWESI UTARA
Di tengah berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi, FSPMI Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Utara atas perhatian terhadap persoalan dan perlindungan masyarakat pekerja.
Apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara diberikan atas dukungan terhadap penguatan kebijakan dan program ketenagakerjaan, termasuk pembentukan Satgasus Ketenagakerjaan serta upaya mendorong terbentuknya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai ruang komunikasi dan penyelesaian persoalan hubungan industrial.
Sementara itu, apresiasi kepada Kapolda Sulawesi Utara disampaikan atas perhatian terhadap persoalan sosial dan ketenagakerjaan, termasuk melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) serta penguatan Desk Ketenagakerjaan Polda Sulut.
FSPMI memandang program POLIRAN sebagai salah satu bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Namun, perhatian terhadap ketenagakerjaan juga harus menjangkau pekerja yang sudah bekerja tetapi hak-hak normatifnya masih dilanggar.
Sebab, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan membutuhkan kepedulian, sementara buruh yang sudah bekerja membutuhkan perlindungan.
Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
DESK KETENAGAKERJAAN HARUS DIPERKUAT HINGGA SELURUH POLRES
FSPMI Sulawesi Utara berharap Desk Ketenagakerjaan tidak hanya berjalan di tingkat Polda, tetapi juga diperkuat dan dioptimalkan hingga seluruh Polres di kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Pekerja yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan harus memiliki akses pengaduan yang mudah, cepat, dan mendapatkan penanganan yang jelas tanpa harus selalu datang ke tingkat Polda.
Terlebih lagi, persoalan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan membutuhkan perhatian serius dan penanganan profesional.
Misalnya, dugaan pemotongan iuran jaminan sosial dari upah pekerja yang tidak disetorkan kepada BPJS, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam persoalan seperti ini, jangan sampai laporan pekerja hanya berhenti pada mediasi atau penyelesaian administratif apabila ditemukan dugaan unsur pidana.
Perselisihan hubungan industrial dan tindak pidana ketenagakerjaan memiliki mekanisme penanganan yang berbeda. Karena itu, Desk Ketenagakerjaan harus mampu mengidentifikasi persoalan, mengoordinasikan penanganannya, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
FSPMI berharap Kapolda Sulawesi Utara dapat mendorong penguatan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres, sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja benar-benar hadir sampai ke kabupaten dan kota.
Jangan sampai Desk Ketenagakerjaan hanya menjadi sebuah program atau struktur organisasi. Kehadirannya harus menjadi tempat buruh mencari keadilan ketika hak-haknya dilanggar.
KOMITMEN HARUS DIBUKTIKAN DENGAN TINDAKAN NYATA
FSPMI Sulawesi Utara menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan semata-mata tentang kenaikan upah, tetapi juga mengenai kepastian kerja, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan pemenuhan seluruh hak normatif pekerja.
Kami mengapresiasi pemerintah dan kepolisian yang telah membuka ruang komunikasi serta memberikan perhatian terhadap persoalan buruh. Namun, apresiasi bukan berarti perjuangan berhenti dan pengawasan menjadi longgar.
Setiap kebijakan dan program harus terus dikawal agar tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pekerja.
Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan bukan diukur dari berapa banyak program yang dibentuk, tetapi dari seberapa banyak persoalan pekerja yang berhasil diselesaikan, berapa banyak hak buruh yang dipulihkan, dan seberapa tegas hukum ditegakkan terhadap pihak yang melanggarnya.
Aspirasi sudah disampaikan, komitmen sudah dibicarakan. Sekarang saatnya pembuktian melalui tindakan nyata!
Buruh tidak meminta perlakuan istimewa. Buruh hanya menuntut haknya dipenuhi, hukum ditegakkan, dan negara hadir memberikan perlindungan.
BURUH BERSATU! SOLIDARITAS FOREVER!
TERUSLAH BERISIK SAMPAI KEADILAN KETENAGAKERJAAN TERWUJUD!
DPW FSPMI SULAWESI UTARA
#FSPMISulawesiUtara #PerjuanganBuruh #NaikkanUMP #HapusPajakJHT #PolisiPeduliPengangguran #DeskKetenagakerjaan #SatgasusKetenagakerjaan #PenegakanHukum #LindungiHakBuruh
TIM TIN/003
