MINUT, TelusurInformasiNews.id – Komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions yang digelar di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Bertempat di Casabaio Paradise Hotel & Resort, Selasa, (10/11/2026).
Pertemuan berskala internasional ini menghadirkan para pemimpin daerah dan perwakilan berbagai negara untuk membahas strategi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi lintas negara, bertukar pengalaman, serta memperkuat kebijakan perlindungan kawasan pesisir yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa persoalan kelautan merupakan isu bersama yang tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Menurutnya, ekosistem laut memiliki keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga kerusakan lingkungan di suatu kawasan berpotensi memberikan dampak hingga ke negara tetangga.
Ia menjelaskan, pergerakan ikan tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Sebagai contoh, ikan yang ditangkap di perairan Sulawesi Utara bisa saja sebelumnya berasal dari perairan Papua Nugini atau melintasi wilayah Filipina. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya laut membutuhkan kesepahaman dan tanggung jawab bersama.
“Kerusakan di Sulawesi Utara bisa berdampak juga kepada negara tetangga seperti Filipina dan Papua Nugini. Ikan yang kita tangkap di sini mungkin hidupnya di Papua Nugini, kemudian berenang ke arah Sulawesi Utara. Jadi, semuanya memiliki keterkaitan,” jelas Hari.
Ia mengatakan, Coastal 500 merupakan wadah strategis untuk mempertemukan para pemimpin lokal dari berbagai negara guna membangun kesepakatan dan mendorong kebijakan konkret dalam pengelolaan wilayah pesisir serta sumber daya perikanan.
Forum internasional ini diikuti oleh sejumlah negara, di antaranya Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Palau, Kenya, dan Mozambik. Melalui pertemuan tersebut, setiap peserta diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, memperluas jaringan kerja sama, sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik pengelolaan laut berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan di masing-masing wilayah.
Hari juga menekankan bahwa keterlibatan dan komitmen kepala daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan perlindungan lingkungan. Sebab, upaya konservasi tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan program kerja pemerintah daerah.
Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah dinilai memiliki nilai strategis. Selain mempunyai potensi kelautan dan pariwisata yang menjanjikan, Minut juga memiliki posisi penting melalui kepemimpinan Bupati Joune Ganda yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Selama pelaksanaan summit, para peserta dijadwalkan mengikuti berbagai agenda, mulai dari dialog antarkepala daerah, melihat langsung inovasi pemerintah daerah, mengunjungi kawasan pariwisata Likupang, hingga mendatangi kantor Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado untuk mempelajari berbagai praktik konservasi dan perlindungan ekosistem laut.
Hari berharap, forum tersebut dapat menghasilkan komitmen yang lebih kuat dari para pemimpin daerah dalam menjaga kelestarian laut sekaligus memperhatikan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pesisir.
“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, komitmen para kepala daerah terhadap perlindungan laut dan masyarakat pesisir semakin kuat. Praktik baik yang sudah berhasil di satu negara atau daerah bisa direplikasi di wilayah lainnya,” ungkap Hari.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan konservasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata, misalnya, harus membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dan memperoleh manfaat ekonomi. Begitu pula sektor perikanan yang keberlanjutannya sangat berkaitan dengan kehidupan dan pendapatan para nelayan.
Mewakili Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minut, Robby Parengkuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rare atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Minahasa Utara sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan internasional tersebut.
Menurut Robby, kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman dari negara maupun daerah lain, sekaligus memperkenalkan potensi unggulan Minahasa Utara kepada para peserta dari berbagai negara.
“Kami berharap melalui diskusi ini ada inovasi dan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita adopsi dan kembangkan di Minahasa Utara. Dengan demikian, pertemuan ini memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Parengkuan.
Ia juga berharap, pelaksanaan Coastal 500 tidak hanya memperluas jejaring kerja sama internasional, tetapi turut membangun kepercayaan terhadap potensi pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Kendati demikian, pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain pariwisata, Robby turut menyoroti pentingnya pengelolaan sektor perikanan secara terpadu dan terkoordinasi. Menurutnya, siklus kehidupan ikan tidak mengenal batas administratif suatu daerah, sehingga perlindungan kawasan penangkapan maupun wilayah pembesaran ikan membutuhkan koordinasi serta tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara, Jack Paruntu, mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Pemkab Minut dan Rare melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir.
Program yang telah berjalan kurang lebih dua tahun tersebut saat ini dilaksanakan di empat pulau, yakni Pulau Talise, Gangga, Kinabuhutan, dan Bangka.
Melalui program PAAP, masyarakat pesisir didorong untuk membentuk kelompok pengelola perikanan yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan laut. Salah satu langkah nyata yang diterapkan adalah penetapan wilayah larang ambil atau kawasan yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas penangkapan ikan dalam periode tertentu, sehingga sumber daya ikan memiliki kesempatan untuk berkembang biak dan menjaga ketersediaan stok.
“Sudah ada manfaat yang dirasakan nelayan. Hasil tangkapan ikan menunjukkan peningkatan karena tidak terjadi penangkapan berlebihan atau overfishing. Ada wilayah larang ambil yang dijaga supaya stok ikan tetap tersedia,” jelas Jack.
Ia menambahkan, pelaksanaan PAAP sejalan dengan prinsip ekonomi biru atau *blue economy*, yakni mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut.
Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan sumber daya ikan, tetapi juga mencakup upaya menjaga ekosistem pendukung kehidupan laut, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Ketiga ekosistem tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir serta mendukung keberlangsungan sumber daya perikanan.
Jack berharap, program PAAP dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke lebih banyak desa pesisir di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan semakin luasnya jangkauan program, manfaat pengelolaan perikanan berkelanjutan diharapkan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat, khususnya nelayan kecil.
“Kami berharap program ini bisa dilanjutkan karena manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat. Ke depan, tentu harapannya semakin banyak nelayan yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan perikanan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penyelenggaraan *Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions* di Kabupaten Minahasa Utara menjadi bukti pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya laut yang semakin kompleks. Melalui pertemuan ini, Pemkab Minut diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru dari berbagai negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan hasil diskusi menjadi program dan kebijakan nyata.
Dengan dukungan kerja sama internasional, komitmen pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat pesisir, Minahasa Utara diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang mampu menyeimbangkan pengembangan ekonomi kelautan, kemajuan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
(Vera.E.Kastubi).
