BIMA (NTB), TelusurInformasiNews.id – Pernyataan sikap dari DPC GMNI Kota Bima yang mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk menuntaskan persoalan infrastruktur di wilayah Bima dan Dompu merupakan bentuk kontrol sosial yang sejalan dengan napas perjuangan kerakyatan. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan adalah fondasi utama agar NTB benar-benar “mendunia” bukan sekadar lewat seremoni, melainkan melalui prestasi nyata kesejahteraan rakyat.
GMNI Kota Bima Mendesak Pemprov NTB agar tidak menganaktirikan wilayah pulau Sumbawa (khususnya Bima dan Dompu) dalam hal alokasi pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang layak, Infrastruktur yang memadai dipandang sebagai urat nadi untuk mendongkrak produktivitas lokal, distribusi hasil tani, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara mandiri, dan Menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai tolok ukur utama keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Tuntutan ini sangat relevansinya kuat jika disandingkan dengan gagasan-gagasan besar Bung Karno tentang Trisakti (Kemandirian Ekonomi). Bung Karno selalu menekankan pentingnya bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah seperti Bima dan Dompu adalah prasyarat mutlak agar daerah mampu mengelola potensi lokalnya sendiri tanpa bergantung secara eksesif dari luar.
Saya mengutip Pemikiran politik Bung Karno yang berpusat pada kaum tertindas dan rakyat jelata. Bahwa Infrastruktur yang rusak langsung berdampak pada mobilitas dan kesejahteraan petani, nelayan, serta buruh. Menyelesaikannya adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Kami memandang pembangunan fisik tidak boleh tercabut dari akar kemanusiaan dan keadilan sosial. Fisik yang dibangun harus melayani kemakmuran kolektif, bukan sekadar simbol estetika atau kepentingan elite semata.
TIM TIN / Gunawan
