SULUT, TelusurInformasiNews.id – Aksi damai yang digelar Aliansi Buruh Sulawesi Utara di depan gedung DPRD Provinsi Sulut berakhir dengan kekecewaan. Selama dua jam massa aksi menunggu, tak satu pun wakil rakyat keluar menemui mereka. Kamis, (28/8/2025).
Pihak sekretariat DPRD hanya beralasan bahwa para anggota dewan sedang turun lapangan. Namun, alasan ini dianggap tidak masuk akal, sebab pemberitahuan aksi telah disampaikan sejak tiga hari sebelumnya.
Ketua FSPMI Sulut, Ferdinand Lumenta menyampaikan, Kami ingin menegaskan bahwa situasi yang kami hadapi saat ini tidak bisa dianggap enteng. Ada kecurigaan bahwa agenda-agenda tertentu telah diatur tanpa melibatkan buruh. Kami percaya bahwa negosiasi harus dilakukan dengan pihak kepolisian untuk memastikan aspirasi buruh didengar.
“Kami hadir di sini pada hari ini sebagai bentuk protes dan ingin menunjukkan bahwa kami mempunyai hak untuk didengarkan. Namun, kami merasa kurang dihargai karena tidak ada perwakilan Dewan yang hadir untuk mendengarkan suara kami,” kata Ferdinand.
Lanjutnya, “Kami mengharapkan keterlibatan lebih aktif dari para anggota Dewan dalam proses legislasi dan pengawasan. Terlebih lagi mengenai kesejahteraan buruh, tunjangan, dan gaji yang layak. Keterlambatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) lebih lanjut mencerminkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu ini. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk bekerja sama demi tercapainya keadilan bagi seluruh buruh,” tegas Ferdinand.
Senada dengan Sekretaris FSPMI Sulawesi Utara, Sanni Lungan, menyebut sikap DPRD ini sebagai bentuk pelecehan terhadap aspirasi rakyat. “Kami datang untuk menyampaikan persoalan nyata: pelanggaran ketenagakerjaan dan nasib buruh di Sulawesi Utara yang banyak tidak mendapatkan haknya. Tapi kehadiran kami seolah dianggap remeh oleh para dewan yang katanya mewakili rakyat. Ironis, miris, sekaligus menyakitkan,” tegasnya.
Aliansi Buruh menilai DPRD telah gagal menunjukkan komitmen sebagai wakil rakyat. Absennya legislator dalam menerima aspirasi buruh memperlihatkan betapa rakyat pekerja tidak pernah menjadi prioritas. Meski demikian, aksi ini disebut baru awal. Sanni menegaskan bahwa buruh tidak akan berhenti bersuara.
“Kami menitipkan pesan kepada Ketua DPRD Sulut dan seluruh komisi: dengarkan suara rakyat. Bila hari ini kami diabaikan, maka jangan salahkan bila aksi berikutnya akan lebih besar, dengan massa yang lebih banyak,” tambahnya.
Aksi diakhiri dengan penyerahan Surat peryataan sikap yang berisi 7 tuturan Nasional dan 21 tuntutan daerah.
(Vera.E.Kastubi)
