MINUT, TelusurInformasiNews.id.- Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerahnya untuk mendukung proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam Entry Meeting pemeriksaan yang digelar secara hybrid oleh BPK RI. Kamis (12/2/2026).
Pertemuan pembuka yang dipusatkan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan keuangan negara oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK RI. Bupati Joune Ganda turut hadir secara daring mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara, bersama sejumlah kepala daerah lainnya.
Dalam kesempatan itu, tim BPK memaparkan secara rinci ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit yang akan diterapkan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui selama proses pemeriksaan LKPD 2025. BPK juga menekankan perlunya dukungan aktif dan sikap kooperatif dari seluruh pemerintah daerah agar audit dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Joune Ganda menyatakan komitmen Pemkab Minut untuk mengikuti seluruh proses pemeriksaan dengan sikap terbuka dan profesional. Ia menilai audit BPK bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen pengawasan yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Rekomendasi BPK akan kami jadikan pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Komitmen kami jelas, menghadirkan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Joune Ganda.
Keikutsertaan Pemkab Minut dalam entry meeting nasional ini menjadi penegasan komitmen daerah dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK nantinya diharapkan menjadi dasar evaluasi yang berharga untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program, dan sistem pertanggungjawaban anggaran, sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional di Kabupaten Minahasa Utara.(*)
(Vera.E.Kastubi)
