SULUT, TelusurInformasiNews.id – Menahan pajak kendaraan menunjukkan keberpihakan gubernur kepada rakyat dan klas pekerja.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mengalami kenaikan pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, sebagai respons atas kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih serta adanya aspirasi publik terkait beban biaya hidup.
Sebelumnya, penyesuaian PKB sempat diberlakukan dan memunculkan beragam keluhan dari masyarakat. Bagi sebagian warga, khususnya buruh dan pekerja sektor informal, kebijakan tersebut dirasakan cukup memberatkan. Kendaraan bermotor menjadi sarana utama mobilitas sekaligus penunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, sehingga setiap kenaikan pungutan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga.
Gubernur Sulawesi Utara kemudian mengambil langkah korektif dengan menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan PKB pada 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang peka terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat dan bersedia melakukan evaluasi atas kebijakan yang berdampak luas.
Apresiasi terhadap keputusan tersebut datang dari kalangan kelas pekerja. Aktivis buruh Sulawesi Utara, Sanni Lungan, menyampaikan penghargaan atas sikap dan keberanian gubernur dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.
Menurut Sanni, di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan belum stabilnya pendapatan pekerja, keputusan menahan kenaikan PKB merupakan langkah yang sangat relevan. “Kebijakan ini memberikan kelegaan bagi buruh dan masyarakat kecil. Pemerintah daerah menunjukkan bahwa suara rakyat didengar dan diperhitungkan,” ujar Sanni.
Ia menilai kendaraan bermotor, khususnya roda dua, memiliki peran penting bagi kelas pekerja. Selain sebagai alat transportasi menuju tempat kerja, kendaraan juga digunakan untuk mencari tambahan penghasilan di sektor informal. Karena itu, menahan kenaikan PKB dinilai dapat membantu menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga.
Lebih lanjut, Sanni menyebut keputusan Gubernur Sulawesi Utara sebagai contoh kepemimpinan yang mengedepankan empati dan dialog. “Kami melihat ada kemauan politik untuk mendengar aspirasi masyarakat. Ini patut diapresiasi dan diharapkan menjadi pola dalam kebijakan-kebijakan lain ke depan,” katanya.
Dari sisi ekonomi mikro, kebijakan ini diperkirakan dapat menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Dana yang tidak terserap untuk kenaikan pajak dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, maupun usaha kecil. Meski dampaknya tidak besar secara makro, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran dan mencari sumber pendapatan lain yang tidak membebani rakyat. Optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijalankan secara konsisten.
Sanni berharap keputusan ini menjadi awal dari rangkaian kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelas pekerja. “Kami berharap keberpihakan ini tidak berhenti pada kebijakan pajak, tetapi juga menyentuh perlindungan buruh, kepastian kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Dengan menegaskan tidak adanya kenaikan PKB pada 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai telah mengambil langkah yang menenangkan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah yang mengedepankan kepentingan rakyat.
TIM TIN/003
