MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berperspektif gender. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Penghitungan Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026. Bertempat di hotel Sutan Raja Maubi. Selasa, (10/11/2026).
Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Novly Wowiling, M.Si. Bimtek tersebut dilaksanakan selama dua hari, terhitung mulai tanggal 10 hingga 11 November 2026.
Bimtek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, perhatian utama diarahkan pada pentingnya pemahaman mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), termasuk bagaimana melakukan penghitungan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara tepat, sehingga setiap kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
Saat membuka kegiatan, Sekda Novly Wowiling menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan program pembangunan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dialokasikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu memahami dan mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan program maupun kegiatan, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki,” tegas Novly.
Ia menjelaskan, PPRG bukan sekadar proses penyusunan dokumen perencanaan, melainkan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar memperhatikan kondisi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.
“Kita harus melihat bahwa kebutuhan masyarakat tidak selalu sama. Karena itu, dalam merancang sebuah program pembangunan, perangkat daerah perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai persoalan dan kesenjangan yang ada. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat umum semata, tetapi mampu memberikan solusi sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Sekda Wowiling.
Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa penghitungan Anggaran Responsif Gender harus dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender.
“Anggaran responsif gender jangan hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau sekadar memenuhi dokumen perencanaan. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar berdampak, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil,” tambah Novly.
Ia juga mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti Bimtek dengan serius selama dua hari pelaksanaan, sehingga materi dan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya pengarusutamaan gender. Hasil dari Bimtek ini harus ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di masing-masing OPD. Kita ingin pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara benar-benar inklusif, tidak meninggalkan siapa pun, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Utara, Fredrik Fredy Tulengkey, S.H., menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek PPRG dan ARG merupakan langkah penting untuk memperkuat pemahaman serta kemampuan aparatur pemerintah dalam menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap program pembangunan.
Menurutnya, perencanaan yang responsif gender harus dimulai sejak proses identifikasi masalah, penyusunan program, penentuan kegiatan hingga pengalokasian anggaran. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dirumuskan dapat memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat secara proporsional.
“Melalui kegiatan Bimtek ini, kami ingin mendorong agar seluruh perangkat daerah semakin memahami bagaimana menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Ini penting karena setiap program pemerintah harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk memperhatikan persoalan kesenjangan gender yang masih perlu mendapatkan perhatian,” jelas Fredrik.
Ia menambahkan, penghitungan ARG menjadi salah satu aspek penting untuk melihat sejauh mana kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah telah mendukung pencapaian kesetaraan gender.
“Anggaran responsif gender bukan berarti anggaran yang hanya diperuntukkan bagi perempuan, tetapi bagaimana seluruh proses penganggaran mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil. Karena itu, diperlukan pemahaman yang baik agar setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan gender,” ungkap Fredrik
Fredrik juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan Bimtek selama dua hari, yakni 10-11 November 2026, para peserta diharapkan memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan kemampuan teknis, serta mendiskusikan berbagai hal terkait penerapan PPRG dan penghitungan ARG.
“Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan PPRG dan penghitungan ARG. Apa yang diperoleh dalam kegiatan ini hendaknya dapat diimplementasikan, sehingga pengarusutamaan gender benar-benar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara,” harapnya.
Pelaksanaan Bimtek PPRG dan ARG Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara adil dan merata.
Dengan penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Komitmen ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat serta memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara.
(Vera.E.Kastubi)
