MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga, melestarikan, dan memperkuat keberadaan adat istiadat serta kebudayaan daerah sebagai bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Adat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 oleh Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., yang diwakili Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, S.H., bertempat di JG Center. Kamis (12/11/2026).
Pelaksanaan Mubes ini menjadi momentum strategis bagi para tokoh adat, Tonaas, serta perwakilan lembaga adat dari berbagai desa dan kecamatan untuk menyatukan persepsi, memperkuat kebersamaan, sekaligus merumuskan arah organisasi Lembaga Adat Daerah Kabupaten Minahasa Utara ke depan, termasuk pembentukan kepengurusan melalui mekanisme musyawarah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Staf Ahli Bupati, perwakilan Camat Dimembe, sejumlah unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Hadir pula Ketua RIKUD Ferdinand Wenas, Dr. Agus Walasedo, Ina Lidia Katuuk, para Tonaas, tokoh adat, pengurus lembaga adat, serta utusan dari desa dan kecamatan se-Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten II Robby Parengkuan, disampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan-Nya sehingga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dalam keadaan sehat dan penuh sukacita.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga memberikan apresiasi kepada seluruh tokoh adat dan masyarakat yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan Mubes tersebut.
Robby Parengkuan menyampaikan bahwa musyawarah ini memiliki arti penting bagi penguatan kelembagaan adat di tingkat kabupaten, terlebih karena keberadaan Lembaga Adat Daerah telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat Daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya Musyawarah Besar Lembaga Adat Daerah ini. Ini merupakan momentum penting karena para tokoh adat mulai bermusyawarah untuk membentuk kepengurusan lembaga adat di tingkat kabupaten,” ujar Parengkuan.
Ia menegaskan, pembentukan lembaga adat bukan sekadar memenuhi kebutuhan organisasi, melainkan menjadi langkah nyata untuk menghadirkan wadah yang mampu menjaga, mengembangkan, dan memperjuangkan keberlangsungan adat istiadat serta kebudayaan daerah.
Menurutnya, Minahasa Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Karena itu, Lembaga Adat Daerah harus mampu mengakomodasi seluruh unsur subetnis dan kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik, tradisi, serta kearifan lokal masing-masing.
“Lembaga adat ini harus menjadi rumah bersama bagi seluruh unsur adat yang ada di Minahasa Utara. Jangan sampai ada kelompok atau unsur budaya yang merasa tidak terakomodasi. Kita memiliki kekayaan tradisi yang beragam dan semuanya harus mendapatkan ruang untuk dilestarikan serta dikembangkan,” ungkap Parengkuan.
Lebih lanjut, Robby memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian bahasa daerah Tonsea, termasuk berbagai istilah, ungkapan, dan penyebutan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.
Menurutnya, bahasa daerah merupakan salah satu identitas utama masyarakat yang tidak boleh dibiarkan hilang akibat perkembangan zaman dan semakin berkurangnya penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga berbagai tradisi dan praktik adat masyarakat, mulai dari tarian Katrili, istilah-istilah adat, tata cara pelaksanaan kegiatan tradisional, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya.
“Budaya dan adat istiadat bukan hanya cerita masa lalu. Di dalamnya terdapat sejarah, filosofi, nilai kehidupan, serta jati diri masyarakat kita. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh warisan leluhur ini tetap dikenal, dipahami, dan dilaksanakan sesuai nilai-nilai yang diwariskan,” jelas Parengkuan.
Ia menambahkan, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial atau pertemuan adat. Diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan agar generasi muda dapat mengenal serta memahami akar budaya daerahnya sendiri.
“Jangan sampai anak cucu kita nantinya hanya mendengar nama-nama tradisi dari cerita orang tua, tetapi tidak lagi mengetahui makna dan bagaimana pelaksanaannya. Bahasa daerah, kesenian, tarian, istilah adat, serta berbagai kearifan lokal harus terus diperkenalkan kepada generasi muda. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan budaya ini perlahan-lahan hilang,” tegas Parengkuan.
Dalam kesempatan tersebut, Robby juga berharap kepengurusan Lembaga Adat Daerah yang nantinya terbentuk dapat bekerja secara solid, memiliki integritas, serta mampu menjalankan tanggung jawab organisasi dengan baik.
Menurutnya, keberadaan lembaga adat tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan struktur organisasi dan kepengurusan. Lebih dari itu, organisasi tersebut harus mampu menghadirkan program kerja yang terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setelah kepengurusan terbentuk, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Lembaga ini harus memiliki program nyata, mulai dari pembinaan, pengembangan, pendokumentasian, hingga pelestarian adat istiadat. Para pengurus harus menjadi penggerak yang aktif dalam menjaga kebudayaan daerah, bukan hanya menjalankan organisasi secara administratif,” kata Parengkuan.
Ia juga mendorong agar Lembaga Adat Daerah membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai program pelestarian budaya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk memperkenalkan kembali bahasa daerah, kesenian tradisional, tata cara adat, serta nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat luas.
“Pemerintah daerah tentu membutuhkan peran para tokoh adat dalam menjaga identitas budaya Minahasa Utara. Kami berharap lembaga ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan, menjaga nilai-nilai adat, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat,” tambah Parengkuan.
Ia pun mengingatkan bahwa musyawarah besar harus menjadi ruang demokratis bagi seluruh perwakilan adat untuk menyampaikan aspirasi, menyatukan pandangan, dan menentukan kepengurusan yang benar-benar mampu mengemban amanah serta memperjuangkan kepentingan adat dan budaya daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap seluruh proses musyawarah dapat berjalan dengan baik, mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, dan semangat saling menghargai di antara seluruh unsur adat yang hadir.
Dengan dibukanya Musyawarah Besar Lembaga Adat Daerah Minahasa Utara Tahun 2026, diharapkan akan lahir kepengurusan yang kuat, solid, berintegritas, serta memiliki komitmen untuk menjadikan lembaga adat sebagai wadah pemersatu sekaligus pelindung warisan budaya daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh tokoh adat, pelestarian budaya di Minahasa Utara diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi saat ini, tetapi juga menjadi warisan berharga yang terus hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang.
Adat dan budaya bukan sekadar warisan leluhur, tetapi merupakan identitas dan jati diri masyarakat Minahasa Utara yang harus dijaga bersama sepanjang masa.
(Vera.E.Kastubi).
