MINUT, TelusurInformasiNews.id — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara Virtual pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Jumat (14/8/2026).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara dipimpin Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu. Dalam pelaksanaannya, pimpinan DPRD turut didampingi Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan, S.P., dan Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan.
Dalam sidang nasional tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, reformasi badan usaha milik negara (BUMN), hilirisasi serta pengelolaan sumber daya alam.
Prabowo menyebut, selama 663 hari pemerintahan yang dipimpinnya telah memutuskan dan menjalankan sebanyak 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Sejumlah capaian yang disampaikan antara lain keberhasilan mencapai swasembada delapan komoditas pangan, penghentian impor solar melalui penerapan B50, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan.
Presiden juga memaparkan kebijakan hilirisasi, penguatan BUMN, pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perlindungan sosial, kesehatan, pelayanan publik, pertahanan hingga politik luar negeri Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingat kembali sumpah jabatan yang diucapkannya pada 20 Oktober 2024 ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Prabowo mengatakan, selama 21 bulan memimpin pemerintahan, terdapat empat pedoman utama yang menjadi dasar kerja pemerintah.
-Pertama, menjalankan dan menjaga perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-Kedua, menjaga, menjalankan serta melindungi kepentingan inti nasional yang vital, termasuk memastikan kekayaan bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
-Ketiga, berupaya mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
-Keempat, memastikan seluruh kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk kepentingan anak-anak dan generasi penerus bangsa.
Presiden Prabowo mengakui bahwa belum seluruh persoalan bangsa terselesaikan dan belum semua janji yang disampaikannya telah tertunaikan. Namun, menurutnya, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintah telah membuktikan bahwa persoalan yang selama puluhan tahun dianggap rumit mulai dapat diselesaikan melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, kehendak yang jelas dan gotong royong seluruh unsur bangsa.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung kerja keras jajaran kabinetnya yang disebutnya sangat berat, bahkan beberapa menteri harus menjalani perawatan di rumah sakit, operasi, hingga mengalami kelelahan. Salah satu capaian yang menjadi sorotan Presiden adalah sektor pangan. Target swasembada pangan yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun disebut berhasil dicapai dalam waktu satu tahun.
Pemerintah juga menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pada saat yang sama, keuntungan PT Pupuk Indonesia disebut meningkat 252,8 persen. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia pada tahun ini telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Di sektor energi, pemerintah mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak jenis solar melalui produksi diesel berbasis B50. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat. Program makanan bergizi, bantuan sosial digital dan hilirisasi juga disebut telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan, berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan dorongan agar pemerintah bekerja lebih keras. “Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukan pekerjaan seorang presiden semata. Republik Indonesia dibangun melalui kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh rakyat. MPR RI disebut terus menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi dan merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.
Prabowo menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan, tetapi harus mampu memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang pada seluruh ketentuan UUD 1945, termasuk Pasal 33 dan Pasal 34. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan.
Sementara itu, DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk dibawa dalam dialog bersama Bappenas sebagai masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
Di bidang peradilan, Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan produktivitas 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Capaian tersebut disebut sebagai ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.
“Sesungguhnya, keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan,” kata Prabowo.
Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dengan 598 perkara dan permohonan telah diputus. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK telah diajukan secara daring, sehingga masyarakat dari Aceh hingga Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 juga disebut berhasil menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun melalui rekomendasi hasil pemeriksaan. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat setelah BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028-2031 serta menjadi anggota United Nations Board of Auditors periode 2026-2032.
Komisi Yudisial pada Januari-Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.
Presiden menegaskan bahwa kemandirian hakim harus tetap diiringi akuntabilitas. Pemerintah juga telah menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim paling yunior, penghasilan disebut meningkat 280 persen. Penghasilan hakim Indonesia kini disebut berada di atas rata-rata ASEAN, bahkan penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia lebih tinggi dibandingkan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Dalam situasi global yang diwarnai konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa dan Timur Tengah serta gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi, Presiden mengatakan Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Di tengah ketidakpastian tersebut, investasi Indonesia tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, sedangkan semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen. Angka tersebut disebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun, Presiden menegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. “Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti kondisi petani yang sebelumnya menghadapi persoalan ketersediaan pupuk, harga gabah dan birokrasi yang berbelit-belit. Ia mengatakan pemerintah tidak ingin menyalahkan pihak mana pun, tetapi memilih menghadapi persoalan dan mencari solusi. Menurutnya, birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik karena negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit.
Dalam sidang tersebut turut diperkenalkan Joko Puro, Ketua Kelompok Tani Sri Makmur dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Joko telah menjadi petani selama 20 tahun dan dengan dukungan air, teknologi serta pupuk dari pemerintah mampu panen tiga kali setahun dengan produktivitas hingga sembilan ton padi per hektare.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada Joko Puro dan seluruh petani Indonesia. Ia juga memberikan penghargaan kepada para penyuluh, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN pangan, koperasi dan seluruh unsur bangsa yang mendukung pencapaian swasembada pangan.
Prabowo secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian dari pusat hingga tingkat bawah. Pemerintah masih berupaya mencapai swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi dan daging kerbau. Untuk kebutuhan protein, Presiden menyebut Indonesia pada dasarnya telah swasembada melalui ikan, telur dan daging ayam.
Untuk memperkuat sektor perikanan, pemerintah sedang membangun Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, fasilitas pengolahan hasil laut, perumahan dan fasilitas sosial. Hingga saat ini telah dibangun 100 Kampung Nelayan. Pemerintah menargetkan 1.100 Kampung Nelayan dapat berdiri dan berfungsi pada akhir 2026.
Presiden mengatakan laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan Indonesia setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar 34 miliar dolar Amerika Serikat, namun baru sebagian yang dapat dinikmati. Karena itu, pemerintah akan membangun armada kapal ikan modern dalam jumlah besar. Pada 2027, pemerintah menargetkan memiliki lebih dari 1.582 kapal ikan modern.
Presiden juga memaparkan reformasi besar-besaran terhadap BUMN. Menurutnya, BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi, komisaris maupun sumber dana bagi penguasa. Saat pembentukan Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Pemerintah menilai jumlah tersebut terlalu besar dan memiliki terlalu banyak lapisan direksi serta komisaris.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pada akhir 2026, jumlah BUMN ditargetkan paling banyak 300 perusahaan. Lebih dari 750 BUMN lainnya akan ditutup dan hanya perusahaan yang produktif serta menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.
Langkah tersebut disebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan BUMN, pemerintah telah menghemat overhead sekitar Rp50 triliun. Dana tersebut selanjutnya diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan serta berbagai kebutuhan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemerintah juga menyampaikan langkah pengamanan kekayaan negara. Pada akhir tahun lalu, pemerintah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dampaknya, keuntungan bersih PT Timah pada enam bulan pertama 2026 meningkat 804,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Valuasi PT Timah pada Agustus 2026 juga disebut meningkat 280 persen dibandingkan Agustus 2025.
Perbaikan BUMN juga tercermin dari kinerja sejumlah perusahaan. Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan bersih PT Semen Indonesia naik 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen, PT Pertamina naik 86 persen, Pegadaian naik 84,4 persen melalui transformasi bisnis Bank Emas, Pelindo naik 60,4 persen dan PTPN naik 54,4 persen.
Garuda Indonesia juga disebut berhasil mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya grounded. Hingga Juni 2026, terdapat tambahan 20 pesawat yang berhasil direaktivasi sehingga total mencapai 104 pesawat.
Presiden mengatakan Garuda Indonesia yang selama beberapa tahun mengalami kerugian kini memiliki harapan untuk kembali mencatat keuntungan secara berkelanjutan, meskipun kondisi geopolitik, termasuk perang di Timur Tengah, turut memengaruhi situasi penerbangan.
Presiden Prabowo juga mengingatkan agar tidak terjadi permainan angka dalam laporan kinerja BUMN. Pemerintah, katanya, harus memperoleh angka yang benar dan tepat. Keuntungan BUMN tahun 2024 dikoreksi menjadi Rp186 triliun, sementara dividen BUMN tahun tersebut mencapai Rp85,5 triliun.
Pada 2025, keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024. Angka tersebut disebut sebagai keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan 2024.
Namun, Presiden menilai perhitungan dividen BUMN lebih tepat dilihat secara neto dengan memperhitungkan penanaman modal negara (PMN) yang diberikan melalui APBN pada tahun yang sama. Pada 2024, dividen BUMN dikurangi PMN mencapai Rp53 triliun. Pada 2025, angka tersebut menjadi Rp138 triliun atau meningkat 160 persen.
Sementara itu, dividen BUMN pada 2026 diproyeksikan kembali meningkat hingga Rp200 triliun tanpa PMN. Dengan demikian, dari 2024 hingga 2026, nilainya meningkat dari Rp53 triliun menjadi Rp200 triliun atau sekitar empat kali lipat. Keuntungan BUMN saat ini juga diarahkan untuk mempercepat hilirisasi. Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek hilirisasi lainnya pada 29 April 2026.
Berbagai proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri serta pembangunan smelter alumina menjadi aluminium. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. Pemerintah juga mulai menjalankan berbagai proyek waste to energy.
Selain mempercepat hilirisasi, keuntungan BUMN juga diarahkan untuk memperkuat upaya downstreaming melalui upstreaming, termasuk membeli perusahaan-perusahaan terbaik dunia guna memperoleh teknologi, manajemen dan akses pasar yang dapat membantu Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok dunia.
Kehadiran Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara ini sekaligus menjadi momentum refleksi bersama menjelang peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI. Semangat kemerdekaan diharapkan terus diterjemahkan melalui kerja nyata, peningkatan pelayanan publik, pembangunan yang berkelanjutan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, pesan utama dari peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada pidato dan seremoni, tetapi diwujudkan dalam kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur serta semakin mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
(Vera.E.Kastubi).
