MINUT, TelusurInformasiNews.id — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Jumat, (14/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung Bupati Minahasa Utara Dr. Joune Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung, S.H., M.H., dari Ruang Tumatenden, Gedung DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
Rapat paripurna di tingkat daerah tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua I Edwin Nelwan dan Wakil Ketua II Chintya Imelda Erkles.
Sementara di tingkat pusat, Rapat Paripurna DPR RI berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda utama mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan APBN 2027.
Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pembahasan dan penyusunan APBN 2027 dilakukan secara adil, berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Puan menegaskan, pendapatan negara harus dihimpun secara optimal namun tidak boleh melemahkan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha. Menurutnya, pembagian beban dalam penerimaan negara harus dilakukan secara adil.
Ia juga meminta agar kualitas belanja negara benar-benar berorientasi pada hasil. Di sisi lain, defisit dan utang negara harus dikelola secara hati-hati, terukur, serta bertanggung jawab dengan mempertimbangkan manfaat, risiko dan beban bagi generasi mendatang. Puan mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini jangan sampai meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi berikutnya.
Ia juga menekankan pentingnya transfer ke daerah agar benar-benar memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi lokal dan mempercepat pemerataan pembangunan. “APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tegas Puan.
Menurut Puan, keberhasilan penyusunan APBN pada akhirnya harus diukur dari kemampuan kebijakan, program dan anggaran dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa, “APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” ujar Presiden Prabowo. Presiden menyebut kondisi perekonomian global masih menghadapi berbagai tekanan, antara lain kenaikan harga energi, tingginya suku bunga global, tekanan nilai tukar serta ketegangan geopolitik. Namun, menurut Prabowo, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan.
Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut mencapai posisi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali, permintaan domestik kuat, sementara hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dan belanja negara tumbuh 18,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski belanja meningkat, defisit APBN disebut tetap terjaga pada 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk tahun 2027, pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara Pendapatan Negara diproyeksikan Rp3.426 triliun, dengan pembiayaan Rp671,2 triliun dan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, dengan inflasi dijaga pada level 2,5 persen. Pemerintah juga menargetkan perbaikan sejumlah indikator sosial, antara lain tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio Gini 0,362–0,367 serta peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575.
Prabowo menjelaskan bahwa, “RAPBN 2027 diarahkan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Prioritas tersebut akan diperkuat melalui sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi serta diplomasi ekonomi,” tutur Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien. Pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa, standardisasi spesifikasi, digitalisasi serta penguatan kelembagaan pengadaan agar penggunaan anggaran semakin transparan, kompetitif dan akuntabel. Dalam pidatonya, Prabowo turut menyampaikan sejumlah agenda besar yang akan menjadi bagian dari transformasi Indonesia.
-Pertama, pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per Puskesmas, serta merenovasi atau membangun 514 Labkesmas yang ditargetkan selesai paling lambat 2030.
-Kedua, pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 RSUD di kabupaten/kota, khususnya untuk memperkuat pelayanan penyakit kanker, jantung, stroke dan ginjal serta kesehatan ibu dan anak.
-Ketiga, renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan akan dipercepat dan ditargetkan selesai paling lambat 2029. Pemerintah juga akan memperkuat pembelajaran digital melalui penggunaan layar pintar interaktif atau IFP.
-Keempat, pemerintah akan mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun harga referensi Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.
-Kelima, optimalisasi aset BUMN akan dilanjutkan. Pemerintah menyebut telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan menargetkan jumlah BUMN produktif maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.
-Keenam, pemerintah menargetkan pembangunan 100.000 MW atau 100 GW energi surya, termasuk percepatan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit tenaga surya.
-Ketujuh, pemerintah menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.
-Kedelapan, pemerintah memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang, termasuk proyek mobil nasional, motor nasional serta Giant Sea Wall.
-Kesembilan, pemerintah akan mempercepat elektrifikasi transportasi dengan memberikan insentif bagi satu juta motor listrik produksi dalam negeri, sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar impor dan memperkuat industri nasional.
-Kesepuluh, pemerintah akan mengajukan kebijakan dwi-kewarganegaraan secara terbatas bagi talenta istimewa Indonesia, dengan mekanisme selektif, terukur dan tetap memperhatikan kepentingan serta keamanan negara.
Presiden Prabowo menegaskan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin pembangunan hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Ia juga meminta agar tidak ada proyek yang hanya besar dari sisi anggaran tetapi kecil manfaatnya. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan, setiap rupiah harus memiliki tujuan dan setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, penipuan dan praktik mark-up serta efisiensi pengeluaran pemerintah.
Keikutsertaan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus mengikuti arah kebijakan fiskal nasional yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bagi pemerintah daerah, arah APBN 2027 memiliki arti penting karena kebijakan nasional akan berkaitan dengan penguatan pelayanan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan hingga pengembangan ekonomi lokal.
“APBN harus menjadi instrumen yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah tentu berkepentingan memastikan setiap kebijakan pembangunan nasional dapat diterjemahkan dan disinergikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” demikian pesan yang sejalan dengan arah kebijakan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Dengan penyampaian RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan tersebut, tahapan pembahasan anggaran negara selanjutnya akan menjadi ruang bersama antara pemerintah dan DPR RI untuk memastikan setiap kebijakan fiskal disusun secara terukur, bertanggung jawab dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(Vera.E.Kastubi).
