Senin, Juli 27, 2026
spot_img
BerandaNTBKetua DPC GMNI Kota Bima Soroti Prioritas Anggaran Rp5,8 Miliar, Desak Pemkab...

Ketua DPC GMNI Kota Bima Soroti Prioritas Anggaran Rp5,8 Miliar, Desak Pemkab Dahulukan Hak Guru PPPK

BIMA (NTB), TelusurInformasiNews.id – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bima, Bung Sanju, mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima yang dinilai lebih memprioritaskan anggaran hiburan dibandingkan pemenuhan hak para guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Menurut Bung Sanju, alokasi anggaran sebesar Rp5,8 miliar untuk kegiatan hiburan pada peringatan Hari Jadi Bima dinilai tidak sejalan dengan kondisi ribuan guru PPPK yang hingga kini masih menunggu penyelesaian hak mereka. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya mengutamakan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.

“Sangat menyedihkan melihat dana rakyat lebih diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat seremonial, sementara hak guru PPPK yang menjadi ujung tombak pendidikan belum juga dituntaskan,” ujar Bung Sanju.

Ia menegaskan, Hari Jadi Bima seharusnya menjadi momentum refleksi atas nilai-nilai luhur “Dana Mbojo” yang berlandaskan falsafah Maja Labo Dahu dan Nggahi Rawi Pahu, yang mengedepankan keadilan, kejujuran, serta kesejahteraan masyarakat.

Bung Sanju juga menyoroti kondisi sekitar 13.970 guru PPPK di Kabupaten Bima yang menurutnya masih menghadapi persoalan terkait pemenuhan hak. Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai mengalokasikan anggaran besar untuk hiburan, sementara kesejahteraan tenaga pendidik belum menjadi prioritas.

“Bagaimana mungkin anggaran besar dihabiskan untuk hiburan yang sifatnya sementara, sementara hak guru yang mendidik generasi penerus justru belum diselesaikan. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama kemajuan daerah,” tegasnya.

Melalui pernyataannya, Ketua DPC GMNI Kota Bima mendesak Bupati Bima agar mengevaluasi kebijakan pengelolaan anggaran daerah dengan mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak, terutama penyelesaian hak guru PPPK serta peningkatan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bima maupun pihak terkait mengenai kritik yang disampaikan Ketua DPC GMNI Kota Bima tersebut.

(GUNAWAN/KAPERWIL-NTB)

 

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular