MINUT, TelusurInformasiNews.id. -Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan tata kelola aset yang bersih dan transparan, didukung sepenuhnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam sebuah acara bersejarah delapan pengembang perumahan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah setempat. Kamis, (23/10/2025).
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dipimpin langsung oleh Bupati Joune Ganda menunjukkan kesiapan Minut untuk mengelola aset secara optimal. Kegiatan ini bukan hanya seremoni, melainkan langkah nyata dalam pencegahan praktik korupsi, sebagai bagian dari kerja sama erat antara pemerintah daerah dengan KPK.
Bupati Joune Ganda mengungkapkan rasa syukurnya atas partisipasi para pengembang. “Inisiatif ini sangat membantu kita dalam mengatasi berbagai persoalan terkait aset. Setiap penyerahan PSU adalah cermin komitmen kami untuk berkolaborasi dengan KPK, memastikan semua pengelolaan aset dilakukan secara transparan,” ujarnya dengan penuh semangat.
Dengan status PSU yang telah resmi diserahkan, Pemerintah Daerah kini dapat segera melakukan perbaikan infrastruktur, dari jalan hingga fasilitas umum, di kompleks perumahan. “Tanpa penyerahan ini, kami tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dari developer sangat krusial,” tegasnya.
Apresiasi juga datang dari KPK. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah II, Andy Purwana, memuji komitmen Pemkab Minut dalam menata aset publik. Dia menjelaskan bahwa penyerahan PSU adalah tanggung jawab developer yang mendukung keamanan aset pemerintah. “Aset yang sudah terdaftar akan dikelola dengan lebih transparan dan efektif, serta mengurangi risiko penyalahgunaan,” jelasnya.
Andy Purwana menekankan pentingnya menjaga aset daerah yang berasal dari pajak masyarakat, dan menjadikan Minahasa Utara sebagai contoh ideal bagi daerah lain. “Kami sangat mengapresiasi respon cepat Pemkab Minut dalam sertifikasi aset dan kerjasama aktif dengan KPK serta BPN yang mempercepat proses ini,” tutupnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara Pemkab Minut, pengembang, dan pengawasan ketat KPK, Minahasa Utara menjadi panutan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat.
(*Vera.E.Kastubi)
