Rabu, April 15, 2026
spot_img
BerandaMinahasa UtaraPemerintah Kabupaten Minahasa Utara Terima Temuan BPK

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Terima Temuan BPK

MINUT, TelusurinformasiNews.id. -Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Wakil Bupati (Wabup) Kevin Lotulung mewakili Bupati Joune Ganda menerima konsep temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Penyampaian konsep tersebut berlangsung dalam exit meeting pemeriksaan yang diadakan pada Selasa, (6/5/2025).

Tim BPK yang dipimpin oleh Wakil Penanggungjawab Coreman Maruli Tua dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kuasa pemerintah untuk berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih akuntabel sangat penting. Wabup Kevin Lotulung menegaskan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti temuan yang ada. Dalam acara itu, ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Novly Geret Wowiling, Inspektur Stephen Tuwaidan, dan Kepala BKAD Carla Sigarlaki.

“Kami berkomitmen, segera menindaklanjuti temuan tersebut. Sebagai wujud memperbaiki tata kelola keuangan menjadi lebih baik dan akuntabel,” kata Wabup Minut Kevin Lotulung.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Sulut juga telah melakukan monitoring dan mencatat progres positif dalam penilaian tata kelola keuangan di Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa Pemkab Minut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun terakhir, dengan catatan yang makin berkurang. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan terhadap catatan yang masih ada, terutama yang berhubungan dengan temuan sebelum masa kepemimpinannya.

Menurut BPK dari tahun ke tahun Pemkab Minut memiliki progres yang baik. “Tapi kami sampaikan ke Kepala BPK, itu adalah kewajiban kita hingga memerintahkan ke seluruh perangkat daerah kewajiban bersama terus mendukung BPK dalam meningkatkan tata kelola keuangan di daerah,” jelas Bupati Minut Joune Ganda.

BPK juga melanjutkan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2024, memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

 

 

(*Vera.E.Kastubi).

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular