MINUT, TelusurInformasiNews.id -Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) secara resmi telah melakukan pemindahbukuan Siltap, Tunjangan BPD, dan Operasional Linmas untuk bulan Januari dan Februari 2026, dengan total nilai mencapai Rp10.056.490.000. Dana tersebut telah disalurkan kepada 125 desa di wilayah Minahasa utara, sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam memenuhi hak aparatur dan perangkat desa tepat waktu. Jumat, (13/4/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Minut, Asryiadi Lalompoh, yang akrab disapa Aci, mengonfirmasi penyaluran dana tersebut dalam keterangan pers pada Jumat (13/3/2026). Selain pembayaran untuk desa, Pemkab Minut juga akan membayarkan Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP THR bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu.
Aci menjelaskan bahwa, “Pada APBD tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23.282.758.264 untuk pembayaran THR, yang akan diterima oleh 4.602 pegawai. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud komitmen pimpinan daerah dalam memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara,” ujar Lalompoh.
Lebih lanjut, Aci menekankan bahwa pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2026 tidak hanya bertujuan agar pegawai dapat merayakan hari raya dengan sukacita, tetapi juga sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya pembelanjaan yang dilakukan oleh aparatur negara di masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di era kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, hak aparatur selalu dipenuhi sesuai regulasi, baik dari segi waktu maupun besaran yang diterima,” tegas Asryiadi Lalompoh.
Dengan penyaluran dana yang tepat waktu dan transparan ini, Pemkab Minahasa Utara kembali menunjukkan konsistensinya dalam mendukung kesejahteraan aparatur serta penguatan ekonomi desa. Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong stabilitas ekonomi lokal.(*)
(Vera.E.Kastubi).
