MINUT, TelusurInformasiNews.id – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta. Forum nasional ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses layanan keuangan serta menyelaraskan strategi program TPAKD menuju tahun 2027. Kamis, (22/10/2026).
Undangan tersebut tertuang dalam radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.2/8219/SJ tertanggal 14 Oktober 2026. Radiogram itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan melalui sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan program percepatan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyampaikan arah kebijakan serta strategi TPAKD untuk tahun 2027.
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 12.00 WIB hingga selesai, bertempat di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Berdasarkan radiogram Kemendagri, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah yang berperan sebagai pengarah TPAKD. Kehadiran para gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus mendorong implementasi program perluasan akses keuangan agar berjalan lebih efektif di daerah masing-masing.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, keikutsertaan Bupati Joune Ganda dalam agenda nasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterhubungan kebijakan pembangunan daerah dengan program perluasan akses keuangan. Sinergi tersebut penting agar masyarakat dan pelaku usaha semakin mudah menjangkau layanan keuangan formal serta memperoleh peluang pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Percepatan akses keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, program TPAKD diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pembiayaan, serta membuka peluang pengembangan usaha produktif.
Dalam konteks pembangunan Kabupaten Minahasa Utara, penguatan akses keuangan menjadi bagian penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, penyelarasan program daerah dengan arah kebijakan nasional diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih mudah dijangkau, inklusif, dan berkelanjutan.
Rakornas TPAKD 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan melalui implementasi berbagai program kerja TPAKD sepanjang tahun 2025.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan inovasi, memperkuat koordinasi, dan mengoptimalkan program perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 menjadi ruang koordinasi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat keselarasan kebijakan dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, berbagai program percepatan akses keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Selain membahas strategi pelaksanaan program TPAKD, pertemuan tersebut juga menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk peluang pembiayaan yang dapat menunjang kegiatan ekonomi produktif.
Dengan terselenggaranya Rakornas TPAKD 2026, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam menyelaraskan arah kebijakan dan strategi percepatan akses keuangan menuju tahun 2027. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui layanan keuangan yang semakin inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan.
(Vera.E.Kastubi).
