SULUT, TelusurInformasiNews.id – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Utara mendesak Pemerintah Provinsi agar tidak membiarkan kebijakan ketenagakerjaan berhenti di meja birokrasi.Desakan itu disampaikan dalam dialog terbuka di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Ruang Asisten I, Rabu (29/10), yang difasilitasi langsung oleh Gubernur Sulut bersama Polda Sulut. Rabu, (29/10/2025).
Dialog ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi buruh yang sedianya akan digelar 30 Oktober, namun ditunda atas inisiatif Gubernur dan pihak Kepolisian agar aspirasi pekerja dapat diterima secara langsung dan terbuka.
Turut hadir Staf Khusus Gubernur Bidang Ketenagakerjaan dan Politik, DEKS Ketenagakerjaan Polda Sulut, Kasat Intel Polresta Manado, Kadisnaker Provinsi Sulut, serta Bidang Pengawasan Disnaker.
Ketua FSPMI Sulut, Ferdinand Lumenta, mengatakan langkah cepat Gubernur Sulut membuka ruang dialog patut diapresiasi. Namun, ia menilai banyak instruksi dan kebijakan gubernur yang tak dijalankan oleh pejabat pelaksana di bawahnya.
“Kami menghargai kepedulian Gubernur dan Kapolda Sulut. Tapi sayangnya, banyak arahan beliau yang berhenti di meja birokrasi. Kalau begini terus, kepedulian Gubernur bisa tampak sia-sia di mata buruh,” ujar Ferdinand.
Ferdinand menyoroti dua kasus ketenagakerjaan yang dianggap mencerminkan lemahnya penegakan hukum di daerah, yakni PT Kawanua Puspa Buana (Roti Jordan) di Kota Tomohon dan PDAM Minahasa Utara.
“PDAM Minut itu perusahaan plat merah, mestinya jadi contoh dalam melindungi pekerja. Dengan banyaknya prestasi yang diraih Bupati Minahasa Utara, seharusnya masalah buruh bisa segera dituntaskan. Begitu juga DPRD Minut, jangan hanya diam,” tegas Ferdinand.
Sementara itu, Sekretaris FSPMI Sulut, Sanni Lungan, menilai bahwa mandeknya implementasi kebijakan justru bisa menimbulkan kesan negatif terhadap Gubernur Sulut.
“Kami tahu Gubernur sangat peduli pada buruh. Tapi kalau Dinas Tenaga Kerja tidak menindaklanjuti instruksi beliau, bisa muncul kesan seolah Gubernur tidak berpihak. Ini berbahaya, karena bisa merusak citra beliau di mata pekerja,” kata Sanni.
Ia menegaskan, kepedulian Gubernur harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh instansi pelaksana.
“Langkah cepat dan kepedulian Gubernur jangan berhenti di tangan pejabat bawah. Kalau kebijakan tidak dijalankan, yang tercoreng bukan hanya dinas, tapi juga nama baik Gubernur,” ujarnya.
FSPMI Sulut menegaskan akan terus mengawal hasil dialog ini hingga tuntas, terutama terkait penyelesaian hak-hak normatif pekerja di Roti Jordan Tomohon dan PDAM Minahasa Utara.
“Buruh tidak butuh janji, yang kami minta hanya keadilan dan tindakan nyata. Diam ditindas atau bangkit melawan — kami memilih bangkit,” pungkas Sanni dengan nada tegas.
(Lully.P/Investigasi Sulut)
