SULUT, TelusurInformasiNews.id.- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kontrol Publik Kebijakan (KPK) Independen Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) serta melantik pengurus baru untuk wilayah Minahasa Induk, menandai dimulainya periode kepengurusan yang diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan transparansi di daerah tersebut. Senin, (16/2/2026).
Penyerahan SK dan Pelantikan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat struktur organisasi KPK Independen di tingkat kabupaten, khususnya di Minahasa Induk. Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan adanya mekanisme pemantauan yang independen dan objektif terhadap kinerja pemerintah serta pelayanan publik di wilayah tersebut.
Theodorus John Mongkaw, Ketua KPK Independen Sulut, menyatakan bahwa, “pengurus yang dilantik diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam mendorong akuntabilitas dan pencegahan praktik-praktik yang tidak transparan. Selain itu, mereka juga akan berperan sebagai mitra masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memastikan setiap kebijakan publik dilaksanakan secara tepat sasaran,” ujar Theodorus John Mongkaw.
Di kesempatan yang sama Pdt. Tonny Koloay, Ketua KPK Independen Minahasa Induk, menegaskan “Kami berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi, serta mewujudkan tata kelola yang bersih dan responsif di Minahasa Induk, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Koloay.
“Penyerahan SK dan Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen nyata untuk mendorong tata kelola yang bersih dan responsif di Minahasa Induk. Kami berharap pengurus baru dapat bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi,” tegas Theodorus John Mongkaw.
Stuktur KPK Independen Minahasa Induk:
Ketua. : Pdt. Tonny Koloay,
Sekretaris. : Bpk. Ventje Walansendow
Bendahara : Ibu. Ellen Rampengan.
Dengan dilantiknya pengurus baru ini, KPK Independen Sulawesi Utara berharap dapat semakin mendekatkan fungsi pengawasan kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan partisipatif di Minahasa Induk. Ke depan, kolaborasi antara pengurus, pemerintah daerah, dan masyarakat akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
(Vera.E.Kastubi).
