MANADO, TelusurInformasiNews.id – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., memastikan pengurus dan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) akan turut mengambil bagian dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026. Rabu, (5/8/2026).
Keterlibatan ABPEDNAS tersebut diharapkan dapat membantu menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan seluruh tahapan Pilhut berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Hal itu disampaikan Bupati Joune Ganda usai menghadiri kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ABPEDNAS Sulawesi Utara Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara.
Bupati Joune Ganda menjelaskan, Musda ABPEDNAS menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi yang selama ini turut mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah, termasuk program-program strategis dan agenda nasional.
Menurutnya, ruang lingkup dan jangkauan ABPEDNAS cukup luas karena melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga ke tingkat desa. Keberadaan organisasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar seluruh program dapat berjalan secara baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini dilaksanakan musyawarah ABPEDNAS. Kita mengetahui bahwa ABPEDNAS merupakan organisasi yang mendapat dukungan dalam rangka menyukseskan seluruh program pemerintah, termasuk program-program strategis dan agenda nasional. Ruang lingkup serta jangkauannya cukup luas, bahkan ke depan para relawan yang direkrut maupun yang menjadi anggota dapat turut menjaga dan mengawal seluruh proses kebijakan serta program-program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati Joune Ganda.
Ia menilai kehadiran dan peran ABPEDNAS sangat memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah daerah juga merasa terbantu karena adanya dukungan dan sinergi dari pihak Kejaksaan, baik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara maupun Kejaksaan Negeri Minahasa Utara.
Menurut Bupati, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat terwadahi serta memperoleh pelayanan yang baik dari berbagai sektor. Selain itu, organisasi tersebut juga dapat membantu menyampaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan secara optimal.
Berbagai program nasional yang dapat turut dikawal antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta sejumlah program pemerintah lainnya.
Bupati Joune Ganda juga mencontohkan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi musim kering. Dalam situasi tersebut, kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan sarana air bersih dan pembangunan sumur bor di wilayah yang membutuhkan, dapat menjadi bagian dari perhatian dan pengawalan bersama.
“Tujuan utamanya adalah untuk seluruh kepentingan masyarakat. Jadi, misinya memang luas, karena yang menjadi sasaran adalah bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik. Pihak Kejaksaan juga ingin membantu agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dari seluruh sektor,” ungkap Bupati Joune.
Terkait arahan pihak Kejaksaan mengenai upaya memperkecil kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa peran ABPEDNAS tidak hanya berfokus pada penggunaan dana desa.
Ia menjelaskan, dana desa merupakan salah satu bagian dari berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Pengawalan terhadap pengelolaan dana desa juga bukan dimaksudkan untuk melakukan kriminalisasi, melainkan sebagai langkah pendampingan guna membantu pemerintah desa menerapkan tata kelola yang baik, benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.
“Perlu saya luruskan, jangan hanya fokus pada penggunaan dana desa. Dari sekian banyak hal yang dibantu dan dikawal, dana desa hanya salah satunya. Pengawalan dana desa bukan dalam rangka kriminalisasi, tetapi untuk membantu tata kelola penggunaan dana desa agar dilakukan dengan baik dan benar,” tegas Bupati Joune Ganda.
Bupati menambahkan, pendampingan tersebut penting agar penggunaan dana desa dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, sesuai peruntukan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2026, Bupati Joune Ganda memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan melibatkan serta memberikan ruang bagi ABPEDNAS untuk mengambil peran dalam menjaga pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
Keterlibatan ABPEDNAS diharapkan dapat membantu menjaga kondusivitas daerah, mengawal setiap tahapan Pilhut, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas demokrasi.
“Pasti, kami akan melibatkan dan memberikan peran kepada ABPEDNAS. Pertama, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilhut. Kedua, pada saat pelaksanaannya, seluruh proses dapat dikawal agar berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Bupati Joune Ganda.
Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, ABPEDNAS, aparat penegak hukum, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan Pilhut Minut Tahun 2026 diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, demokratis, dan kondusif.
Selain itu, kolaborasi tersebut juga diharapkan semakin memperkuat pengawasan terhadap berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga setiap kebijakan serta program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
(Vera.E.Kastubi).
