MINUT, TelusurInformasiNews.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar diskusi daring untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilihan umum (Pemilu) di tingkat nasional dan daerah. Putusan ini memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah, sehingga Apkasi berinisiatif untuk mencari solusi dan strategi untuk menghadapi perubahan sistem Pemilu yang baru. Rabu, (2/7/2025)
Diskusi yang dipimpin oleh Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, dan Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, dihadiri oleh para bupati anggota Apkasi, serta perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan asosiasi pemerintah daerah lainnya. Apkasi juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka yang ahli di bidang pemerintahan dan kepemiluan, seperti Zulkifar Arse Sadikin, Titi Anggraini, dan Prof. Ramlan Surbakti.
Fokus utama diskusi adalah menganalisis dampak putusan MK terhadap pemerintah daerah, termasuk potensi tantangan seperti alokasi anggaran yang terbatas, kesulitan koordinasi program, dan potensi ketidakstabilan pemerintahan daerah. Para narasumber membahas pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Perludem, sebuah lembaga riset independen yang fokus pada isu kepemiluan dan demokrasi.
Hasil diskusi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Apkasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait. Apkasi berharap kontribusi ini dapat membantu menciptakan sistem Pemilu yang demokratis, efektif, dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi dan lembaga riset independen, diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang holistik dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Apkasi berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dan menciptakan sistem Pemilu yang lebih baik.
(*Vera.E.Kastubi)
