MINUT, TelusurInformasiNews.id – –Perhimpunan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, dengan fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mewujudkan kemandirian fiskal di daerah. Bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Audiensi dipimpin oleh Ketua Umum Apkasi bersama jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. dan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
Dalam pertemuan tersebut, Joune Ganda menegaskan bahwa pemerintah kabupaten perlu memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi PAD merupakan salah satu strategi penting untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya berorientasi pada besarnya penerimaan daerah, tetapi juga harus dibarengi dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu memaksimalkan potensi lokal secara inovatif tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
 “Penguatan Pendapatan Asli Daerah bukan hanya soal meningkatkan angka penerimaan, tetapi bagaimana membangun fondasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan inovatif. Pemerintah kabupaten harus diberi ruang untuk mengoptimalkan potensi daerah secara bijaksana tanpa membebani masyarakat, sehingga kemandirian fiskal benar-benar dapat terwujud,” ujar Joune Ganda di sela-sela audiensi.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kabupaten untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Menurutnya, “Sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Bursah Zarnubi.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan Apkasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa, “DPR RI siap memberikan dukungan melalui penguatan regulasi dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan transfer anggaran maupun berbagai instrumen pendukung peningkatan PAD di daerah berjalan secara efektif, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah kabupaten,” kata Ahmad.
Audiensi diakhiri dengan kesepahaman antara DPR RI dan Apkasi untuk terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Vera.E.Kastubi).
