MINUT, TelusurInformasiNews.id – Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025, tampaknya menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Walaupun arahan untuk penghematan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial sudah dikeluarkan, hal ini tidak sepenuhnya diikuti oleh anggota DPRD Minahasa Utara (Minut). Jumat (14/2) 2025.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota DPRD Minut justru melanjutkan aktivitas perjalanan dinas ke luar daerah. Calvin Limpek, Ketua Barisan Anti Korupsi Kolusi Nepotisme Indonesia (Bakkin) Sulut, menyatakan bahwa situasi ini menunjukkan ironi besar. Di satu sisi, ASN Pemkab Minut ditekan untuk berhemat, namun anggota legislatif malah merasa bebas untuk menggunakan dana rakyat demi kepentingan partai.
“Kasihan ASN Pemkab Minut, mati-matian mereka ditekan lewat dalih efisiensi. Namun kenyataannya, puluhan anggota DPRD Minut serentak berangkat dengan berbagi kegiatan yang tidak membawa dampak ke masyarakat,” ujar Limpek.
Limpek juga mencatat bahwa banyak anggota DPRD Minut terkesan “mangkir tugas luar” di tengah kondisi tersebut, terutama bagi anggota baru yang baru terpilih pada pemilu legislatif 2024. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran APBD dan bagaimana anggota dewan menggunakan dana tersebut.
”Sangat disayangkan, pemkab Minut berupaya menindak lanjuti arahan presiden sesuai Inpres no 1 tahun 2025 namun anggaran APBD melalui para anggota DPRD terkesan menghaburkan uang di luar daerah,” pungkas Limpek.
Dari informasi yang dihimpun, dalam waktu kurang dari seminggu, anggota DPRD dilaporkan melakukan berbagai studi banding dan kegiatan lain yang bersifat kepartaian. Beberapa pihak mengindikasikan bahwa meskipun beberapa anggota memang bertugas untuk studi banding, ada juga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan partai politik mereka.
“Ada beberapa anggota dewan berangkat studi banding, namun juga ada yang tugas luar untuk kepentingan partai,” terang Sumber yang enggan namanya dipublis.
Media ini terus berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Sekwan Jossi Kawengian mengenai klarifikasi dan tanggapan resmi terhadap tindakan beberapa anggota DPRD Minut terkait kegiatan perjalanan dinas yang tidak jelas manfaatnya tersebut.
Dengan situasi ini, harapannya adalah agar semua pihak dapat menghormati instruksi presiden dan menjalankan tugas mereka dengan lebih bijak dan berorientasi pada publik.
Anggota DPRD Minahasa Utara harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
(Vera.E.Kastubi).
