Minggu, November 22, 2026
spot_img
BerandaProv. SulutInflasi Sulawesi Utara Capai 8,07 Persen, Minahasa Utara Tembus 10,16 Persen

Inflasi Sulawesi Utara Capai 8,07 Persen, Minahasa Utara Tembus 10,16 Persen

SULUT, TelusurInformasiNews.id – Tekanan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober 2026, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Sulawesi Utara tercatat sebesar 8,07 persen.

Kondisi tersebut turut tercermin di sejumlah kabupaten/kota. Kabupaten Minahasa Utara mencatatkan inflasi tahunan sebesar 10,16 persen, disusul Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 8,62 persen.

Sementara itu, Kota Manado mencatat inflasi sebesar 7,42 persen dan Kota Kotamobagu sebesar 7,05 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa tekanan kenaikan harga terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Utara, dengan Minahasa Utara mencatatkan angka inflasi paling tinggi di antara daerah yang disebutkan.

Tidak hanya secara tahunan, tekanan harga juga terlihat dari perkembangan inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m). Pada Oktober 2026, inflasi Sulawesi Utara tercatat sebesar 0,57 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan kebutuhan pokok menjadi penyumbang utama inflasi di Sulawesi Utara dengan andil inflasi tahunan sebesar 5,84 persen.

Kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan sayur-sayuran turut memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan sehari-hari masih menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Sebagai kebutuhan utama masyarakat, kenaikan harga bahan pangan dapat langsung memengaruhi biaya hidup. Terlebih bagi keluarga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Tingginya inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik. Di balik angka tersebut terdapat persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya belanja rumah tangga, kebutuhan pangan, hingga pengeluaran transportasi.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja dengan upah tetap, serta rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok berpotensi merasakan dampak lebih besar.

Ketika harga pangan dan biaya transportasi meningkat sementara pendapatan tidak mengalami penyesuaian yang sebanding, kemampuan belanja masyarakat akan semakin tertekan.

Dengan inflasi Sulawesi Utara mencapai 8,07 persen dan Minahasa Utara menembus 10,16 persen, persoalan keterjangkauan kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang tidak hanya berorientasi pada pemantauan harga di pasar, tetapi juga menyentuh persoalan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.

Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat pengawasan distribusi barang, memastikan pasokan komoditas pangan tetap tersedia, serta mengantisipasi kenaikan harga melalui koordinasi dengan produsen, distributor, dan pelaku usaha.

Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya diukur melalui angka statistik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat Sulawesi Utara mampu mempertahankan daya beli, memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan menjalani kehidupan secara layak.

Sebab, stabilitas ekonomi daerah seharusnya tidak hanya terlihat dalam laporan statistik, tetapi juga harus dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Utara.

TIM TIN/003

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular