MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat kapasitas aparatur kecamatan dalam melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para evaluator APBDes di tingkat kecamatan.Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Novly Wowiling, didampingi Asisten I Umbase Mayuntu yang turut bertindak sebagai pemateri. Bertempat di Hotel Sutan Raja. Selasa, (03/11/2026).
Dalam penyampaian materinya, Novly Wowiling menegaskan bahwa esensi utama pengelolaan dana desa adalah memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, meskipun alokasi dana desa saat ini tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya, pemerintah desa, khususnya para hukum tua, dituntut untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Besaran dana desa memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah desa dan hukum tua mampu mengelolanya dengan baik, sehingga setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Wowiling.
Selain menyoroti pengelolaan keuangan desa, Sekda juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah desa agar senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan di desa harus memiliki keselarasan dengan arah kebijakan serta visi dan misi Bupati Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung.
“Program yang dilaksanakan di desa harus sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung. Saya juga mengingatkan agar seluruh pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan maupun ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Minut, Umbase Mayuntu, memberikan penekanan khusus kepada para camat agar tidak bersikap pasif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia meminta camat bersikap tegas apabila menemukan hukum tua yang mulai menyimpang dari prinsip dan koridor tata kelola pemerintahan yang baik.
Mayuntu menjelaskan, kecamatan memiliki kewenangan dan akses untuk memantau proses pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, camat mempunyai peran strategis untuk memfasilitasi sekaligus menjembatani koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.
“Pengelolaan dana desa dapat dipantau oleh pihak kecamatan karena camat memiliki akses untuk melakukan monitoring. Peran camat juga memfasilitasi hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Karena itu, koordinasi harus dilakukan secara terbuka dan seluruh materi yang diberikan dalam Bimtek ini perlu diikuti dengan cermat untuk kemudian diterapkan saat kembali bertugas di kecamatan,” jelas Mayuntu.
Ia juga mengingatkan bahwa camat merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan. Oleh sebab itu, tanggung jawab pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa harus dijalankan secara maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Diketahui, kegiatan Bimtek evaluator APBDes tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PMD Minut, Jorry Tintingon, Sekretaris Dinas PMD, Novilya de Breving, jajaran camat se-Kabupaten Minahasa Utara, serta para operator kecamatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas evaluator APBDes semakin meningkat, koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa semakin kuat, serta pengawasan penggunaan dana desa dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa di Minahasa Utara diharapkan semakin tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
(Vera.E.Kastubi).
