MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Novly Geret Wowiling, M.Si., hadir mewakili Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., sekaligus menyampaikan sambutan Bupati. Bertempat di The Sentra Hotel Manado, Senin (9/11/2026).
Workshop ini turut dihadiri Anggota DPR RI, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan; Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, Novita Lumintang; serta Korwas APB BPKP, Fakri Dhani.
Hadir pula Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Steven Tuwaidan; perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara, Helmi Martens, S.A.; para Hukum Tua atau yang mewakili, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan se-Kabupaten Minahasa Utara, serta unsur terkait lainnya.
Mengawali sambutannya, Sekda Novly Wowiling menyampaikan permohonan maaf Bupati Joune Ganda yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena pada waktu bersamaan harus mengikuti agenda pemerintahan lainnya yang tidak kalah penting.
Atas nama Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Novly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Anggota DPR RI Dr. Hillary Brigitta Lasut bersama BPKP yang telah menginisiasi pelaksanaan workshop tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dan strategis karena menyentuh salah satu aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni pengelolaan keuangan desa serta pencapaian indikator pembangunan di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Novly secara terbuka mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi dan pengalaman beberapa tahun terakhir, masih terdapat persoalan dalam pengelolaan keuangan desa yang dipengaruhi dua faktor utama, yakni kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola keuangan desa, serta belum optimalnya komitmen sebagian aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Kedua faktor tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi para penyelenggara pemerintahan desa.
“Kurangnya pemahaman dan lemahnya komitmen merupakan dua hal yang harus menjadi perhatian serius. Keduanya harus berjalan beriringan. Sebab, sekalipun pemahaman sudah baik, tetapi tidak didukung komitmen yang kuat, maka pengelolaan keuangan desa tetap berpotensi mengalami kesalahan,” tegas Novly.
Ia berharap melalui workshop tersebut, para Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan dapat memperoleh penguatan pemahaman sekaligus membangun komitmen yang lebih kokoh dalam mengelola keuangan desa secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Sekda Novly menyoroti kondisi alokasi Dana Desa yang mengalami koreksi cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa saat ini dana yang bergulir ke desa berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp250 juta untuk sejumlah desa, sehingga penggunaannya harus benar-benar direncanakan secara matang dan tepat sasaran.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk tidak menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong aparatur desa semakin cermat menentukan prioritas dan memaksimalkan setiap sumber daya yang tersedia.
“Walaupun anggaran yang tersedia semakin terbatas, apabila didukung pemahaman yang baik dan komitmen yang kuat, maka dana tersebut tetap dapat didayagunakan secara efektif. Hasil akhirnya harus terukur dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Sekda Wowiling.
Ia menjelaskan, keberhasilan pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkembangnya kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta semakin optimalnya pemanfaatan potensi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi desa.
Novly juga mendorong agar pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi turut mengembangkan sektor ekonomi produktif berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.
Ia mencontohkan sejumlah desa di Minahasa Utara yang mulai mengembangkan ikon wisata berdasarkan keunggulan dan karakteristik wilayahnya. Desa Budo menjadi salah satu contoh bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, pembangunan desa harus bertumpu pada kekuatan sumber daya yang tersedia di desa itu sendiri, bukan justru terlalu bergantung pada kebutuhan dan pasokan dari luar wilayah.
Dalam sambutannya, Novly juga mengaitkan pemanfaatan Dana Desa dengan upaya menjaga ketahanan pangan serta menghadapi tekanan inflasi daerah.
Ia mencontohkan komoditas cabai atau rica yang menjadi salah satu penyumbang tekanan inflasi. Padahal, Minahasa Utara memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk mengembangkan komoditas tersebut.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk mengarahkan program ketahanan pangan pada pengembangan komoditas pertanian yang memiliki kebutuhan pasar dan nilai ekonomi.
“Potensi pertanian kita cukup besar. Salah satu contoh adalah cabai yang kebutuhannya tinggi dan harganya sering mengalami kenaikan. Ini merupakan peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan melalui program ketahanan pangan di desa,” jelas Sekda Wowiling.
Ia menyayangkan apabila potensi komoditas yang memiliki pasar jelas justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, melalui workshop tersebut, para Hukum Tua diharapkan mendapatkan pemahaman dan pencerahan dalam menentukan program yang benar-benar produktif, sesuai kebutuhan masyarakat serta potensi wilayah masing-masing.
Novly menegaskan bahwa desa harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan. Apabila seluruh 114 desa di Kabupaten Minahasa Utara mampu berkembang dengan baik berdasarkan potensi dan kekuatan masing-masing, maka dampaknya akan dirasakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara secara keseluruhan.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.
Novly menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mendorong pemanfaatan sistem aplikasi keuangan desa, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek infrastruktur pendukung, termasuk server.
Di sisi lain, sistem pengawasan juga terus diperkuat melalui berbagai inovasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran desa.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan sistem dan aplikasi pengawasan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai pemahaman dan komitmen yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan desa.
Karena itu, seluruh Hukum Tua, baik yang berstatus definitif maupun pelaksana tugas (Plt.), bersama Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya, diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
Ia juga mengingatkan bahwa dengan adanya masa jabatan Hukum Tua definitif yang telah diperpanjang dari enam menjadi delapan tahun, para pemimpin desa memiliki kesempatan dan tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Sekda Novly menyampaikan harapan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung agar pelaksanaan workshop ini benar-benar membawa perubahan terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Minahasa Utara.
Pemerintah daerah berharap, ke depan tidak lagi muncul persoalan maupun kasus yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan keuangan desa, baik akibat lemahnya pemahaman regulasi maupun kurangnya komitmen dalam menjalankan tanggung jawab.
“Harapan kami, setelah workshop ini ada perubahan nyata. Pengelolaan Dana Desa semakin baik, pemahaman semakin kuat, dan komitmen seluruh aparatur desa semakin meningkat. Jangan sampai ke depan masih terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa,” tutup Sekda Novly Wowiling.
Ia kemudian secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 atas nama Bupati Minahasa Utara.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap terbangun kesamaan pemahaman, peningkatan kapasitas, serta komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan anggaran yang semakin berkualitas, Dana Desa diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di 114 desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
(Vera.E.Kastubi).
