MINUT, TelusurinformasiNews.id –Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mendukung dan menunjukan komitmennya terhadap pemeriksaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance tentang pengelolaan keuangan daerah. Bupati Minahasa Utara Dr.(Cand.) Joune Ganda S.E. M.M M.AP. M.Si. menghadiri secara virtual agenda Entry Meeting Pemeriksaan LKPD serta Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Selasa, (15/4/2025).
Entry Meeting Pemeriksaan LKPD serta Koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan laporan keuangan.
Agenda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam pertemuan ini dibahas strategi dan langkah-langkah koordinatif guna memastikan kelancaran serta kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar yang telah ditetapkan.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapat arahan dan penjelasan dari BPK mengenai standar pemeriksaan terbaru serta pentingnya koordinasi antara instansi pemeriksa dan entitas yang diperiksa, demi memastikan proses berjalan objektif, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Bupati Joune Ganda menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Minut dapat bersikap kooperatif. “Kami berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan keuangan daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Joune Ganda.
Sekda Novly Wowiling menambahkan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diinstruksikan untuk mempersiapkan seluruh dokumen pendukung serta memberikan data yang dibutuhkan BPK secara lengkap dan tepat waktu. “Sinergi ini sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan opini audit yang terbaik,” ucap Sekda Wowiling.
Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemeriksa dan entitas pemeriksaan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.
Langkah yang diambil Pemkab Minahasa Utara melalui partisipasi aktif dalam entry meeting dan koordinasi ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas sistem keuangan publik, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Entry Meeting dihadiri oleh Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Sekretaris Daerah Novly Wowiling, Inspektorat Minut Steve Tuaidan, Kaban Keuangan Carla Sigarlaki, para Kabag keuangan setiap OPD.
(Vera.E.Kastubi)
