MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik. Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas MBG yang dipimpin Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin William Lotulung dan diwakili oleh Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, SH, MH., persoalan ketimpangan distribusi MBG di sejumlah wilayah menjadi perhatian utama. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Lantai 3. Kamis (21/5/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sahli Bupati, para Asisten, Kepala BKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pangan, Kepala DLH, para Camat, hingga Kepala Puskesmas (Kapus).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, hingga saat ini belum menjangkau seluruh sekolah dan siswa di Kabupaten Minahasa Utara. Meski program ini memiliki tujuan besar dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait pemerataan distribusi.
Wilayah kepulauan di tiga kecamatan, yakni Likupang Barat, Wori, dan Likupang Timur, disebut belum menerima manfaat MBG secara optimal. Sementara itu, Kecamatan Kema bahkan belum tersentuh program tersebut sejak pertama kali dijalankan.
Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan menegaskan bahwa perhatian terhadap wilayah terpencil harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. “Seharusnya, anak-anak yang tinggal di kepulauan menjadi prioritas utama dalam program MBG. Mereka yang berada di wilayah terpencil justru sangat membutuhkan asupan gizi yang memadai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan,” ujar Parengkuan.
Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama dalam implementasi MBG di wilayah kepulauan adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih terkendala tingginya biaya konstruksi, serta tantangan distribusi logistik dan bahan baku yang sepenuhnya bergantung pada jalur transportasi laut.
Parengkuan juga menyampaikan bahwa kondisi fasilitas pendukung di wilayah kepulauan masih belum merata. “Di Pulau Nain, SPPG sudah dibangun dan tinggal menunggu operasional. Namun, di Pulau Mentahage, belum ada fasilitas sama sekali. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” pungkas Parengkuan.
Ketimpangan distribusi MBG di Minahasa Utara menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program ini tidak hanya dinilai dari banyaknya sekolah yang telah terlayani, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjangkau wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Pemerintah daerah diharapkan segera menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan pembangunan SPPG hingga optimalisasi sistem distribusi logistik, agar hak pemenuhan gizi bagi seluruh anak di Minahasa Utara dapat terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan.
(Vera.E. Kastubi)
