SULUT, TelusurinformasiNews.id – 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia atau dikenal dengan istilah May Day. Diambil dari sejarah perjuangan kaum buruh menuntut 8 jam kerja perhari yang diberlakukan 1 Mei 1886 di Amerika Serikat. Kamis, (1/5/2025).
Perjuangan Buruh tersebut tidaklah jatuh dari langit. Perjuangan kaum buruh AS menuntut 8 jam kerja perhari merupakan proses panjang dan gigih kaum buruh melalui demonstrasi maupun pemogokan yang terorganisir.
Keberhasilan perjuangan kaum buruh Amerika Serikat kemudian meluas keseluruh dunia yang kemudian memotivasi perjuangan kaum buruh Eropa untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi dalam memperbaiki nasib dan kondisi kerja.
Di Indonesia, perjuangan kaum buruh tersebut juga mempengaruhi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimasa kolonial. Berkembangnya perkebunan dan pabrik-pabrik gula dan tekstil masa kolonial Belanda di Indonesia membuat Rakyat Indonesia mulai memasuki era industrialisasi dan bertumbuhnya kaum buruh.
Yang menarik dari perjuangan kaum buruh Indonesia adalah bahwa gagasan perjuangan tersebut juga dibawa oleh bangsa eropa yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda maupun diperusahaan kereta api.
Pekerja asal Belanda membangun organisasi Buruh bernama ISDV, yang kemudian dalam perkembangannya bukan hanya merekrut anggota dari kalangan pekerja asal Belanda tapi juga kalangan pribumi
Perkembangan industri sektor perkebunan era kolonialisme Belanda memerlukan lebih banyak tenaga kerja terampil dalam mengisi kebutuhan menejemen industri yang sedang bertumbuh. Artinya, butuh peningkatan Sumber Daya Manusia agar industri berjalan dalam tingkat efisien, yang kemudian melahirkan politik etis dimana sekolah-sekolah keterampilan dibuka untuk warga jajahan.
Politik etis inilah yang kemudian memberi kesempatan rakyat Indonesia bertemu gagasan-gagasan barat yang progresif, yang kemudian mewarnai gagasan-gagasan mewujudkan Indonesia Merdeka.
Tak kurang dari Boedi Oetomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam bahkan Soekarno-Hatta terpengaruh gagasan perjuangan buruh Internasional. Hal ini tidak lepas juga keberhasilan Lenin bersama partai bolseviks meruntuhkan imperium Tsar pada tahun 1917 yang menggabungkan kekuatan buruh dan petani.
Dinegara-negara jajahan gagasan perjuangan revolusi Rusia yang menggabungkan kekuatan buruh dan tani juga meluas dikalangan pejuang kemerdekaan. Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Amir Syarifudin, Cokroaminoto, Semaun, Ki Hadjar Dewantara, Dowes Dekker, Ratulangie, Syahrir, adalah tokoh-tokoh awal kemerdekaan yang mengambil gagasan-gagasan perjuangan klas pekerja Indonesia.
Segera, pada saat Indonesia merdeka gagasan tersebut dipertegas dengan memasukan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD 1945 dan distribusi kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka Sebuah negara moderen akan diukur dari kapasitas industrinya. Bung Karno pada awal kemerdekaan bukan hanya mewarisi Industri nasional warisan era kolonialisme, tapi bung Karno juga harus membangun fondasi Industri dasar Indonesia. Pembangunan pabrik petrokimia, pabrik baja dan bendungan pemasok listrik adalah beberapa upaya bung Karno membangun kebutuhan industri dasar.
Tapi industri juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang terampil. Tidak sedikit kemudian Bung Karno memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk menerima pendidikan tinggi terbaik. Selain membangun universitas dan sekolah tinggi teknik, bung Karno memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi diluar negeri dengan beasiswa pemerintah.
Hanya saja situasi politik berbicara lain. Pada tahun 1966 Soekarno dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa yang didukung faksi militer yang pro barat. Perang Dingin yang dihindari Soekarno dengan gerakan non blok ternyata tetap tidak bisa membuat Soekarno meninggalkan semangat perlawanannya terhadap kolonialisme, dan mengambil jarak terhadap kepentingan kolonialisme baru yang dimainkan oleh negara-negara barat.
Pengulingan Soekarno kemudian memberikan kekuatan faksi militer Soeharto naik ke pucuk kekuasaan negara. Gagasan anti kolonialisme baru pelan-pelan ditinggalkan. Faksi militer yang berkuasa memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang ramah kepentingan barat. Dimulailah Pembangunan Indonesia yang lebih kearah Industri yang lebih menguntungkan pasar global.
Eksploitasi sumber daya alam menjadi tumpuan utama. Orde Baru mengundang investasi asing sekalipun UUD 1945 memberikan ruang yang sangat terbatas terhadap kepentingan modal asing.
Kepentingan modal asing inilah yang kemudian mendorong industri nasional kembali dalam praktek kolonialisme baru. Pada era 1980 awal, harga minyak mentah meroket, Indonesia pun mendapat berkah dari kenaikan harga minyak dunia. Secara teori, seharusnya, keuangan negara yang surplus dari minyak tersebut dapat membiayai pembangunan industri lainnya.
Justru Indonesia mengundang lebih banyak investasi asing dan menjadikan surplus keuangan dari minyak bumi jadi jaminan kemampuan membayar hutang luar negeri. Jadi jangan kaget, Era Soeharto Indonesia terlihat membangun banyak proyek pembangunan fisik.
Awalnya tidak ada masalah. Gerakan buruh yang era Soekarno dilibatkan dalam pembangunan industri dasar dan terjamin hak-hak dasarnya, pada era Soeharto lambat laun dilucuti. Diawali dengan penyederhanaan partai politik. Kemudian pengontrolan Serikat buruh/pekerja hanya dalam satu wadah saja yaitu SPSI. Soeharto sadar betul bahwa kekuatan buruh bisa melumpuhkan kekuasaannya jika terjadi persoalan kesejahteraan.
Kemudian masalah terjadi. Era orde baru industrialisasi nasional didorong oleh hutang luar negeri dan kontrol pemerintahan dikuasai pejabat militer, tiba-tiba harga minyak mentah jatuh. Indonesia mulai menghadapi krisis keuangan.
Pada awal tahun 1990 dimasa puncak kekuasaan orde baru, krisis mulai terjadi. Tuntutan investasi asing bukan hanya membutuhkan lahan untuk kepentingan investasi yang murah, bahkan investor asing menginginkan upah buruh yang murah.
Kombinasi antara pengambilan lahan untuk kepentingan investasi dan upah buruh murah inilah yang kemudian melahirkan kesenjangan ekonomi yang tajam. Disatu sisi lahan-lahan pertanian, perkebunan masyarakat diambil alih dengan harga murah, dan ketika kehilangan lahan kemudian bekerja menjadi buruh diupah rendah.
Perlahan gerakan buruh bangkit kembali. Protes terhadap kondisi kerja dan upah menjadi persoalan. Perlawanan terhadap perampasan tanah juga mulai muncul kepermukaan. Buruh tentu tidak bisa menyalurkan keresahannya melalui Serikat pekerja bentukan pemerintah orde baru. Munculah beberapa Serikat buruh independen yang lahir dari buruh itu sendiri.
Perlawanan buruh yang paling ikonik pada waktu itu adalah perlawanan yang dipimpin dan diorganisir oleh seorang buruh perempuan yaitu Marsinah yang kemudian menjadi martir perjuangan buruh pada waktu itu. Begitu juga perlawanan petani yang tanahnya dirampas ataupun yang hutannya dibabat habis oleh kepentingan perkebunan besar.
Dalam mengamankan kebijakan tersebut, rezim Soeharto memperkuat peran militer untuk baik secara struktur politik maupun struktur pemerintahan dan juga militer terlibat langsung dalam bisnis. Akhirnya terjadilah benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat. Puncaknya adalah peristiwa reformasi 1998 yang menjatuhkan Soeharto dan menuntut militer kembali kebarak.
Era yang disebut reformasi membuka ruang demokrasi. Pemilu multi partai dilangsungkan. Serikat buruh bisa secara legal berdiri tidak hanya satu Serikat saja yang diakui pemerintah. Otonomi daerah mulai diperluas untuk mengakomodir pelayanan pemerintah yang lebih luas.
Hanya saja, sekalipun keterbukaan mulai terbuka, masih ada kesenjangan ekonomi yang harus diselesaikan. Beberapa kali terjadi perselisihan antara cara elit politik menyelesaikan kesenjangan dengan Serikat buruh maupun petani. Strategi mementingkan kepentingan modal asing kerap menjadi hambatan antara pemerintah dan buruh.
Ironisnya, justru Pemerintah dan Elit partai politik yang menguasai DPR RI mengesahkan UU Cipta kerja yang berpihak kepentingan investor dan justru merugikan kesejahteraan buruh. Bahkan UU Cipta kerja mengancam kepemilikan tanah rakyat jika diperlukan oleh kepentingan investasi.
Paska pengesahan UU Cipta kerja, yang cukup mengangetkan adalah disahkannya UU TNI yang berpotensi militer akan berperan seperti masa Orde Barunya Soeharto. Ini bisa dikatakan langkah mudur.
Saat ini, persoalan baru geopolitik internasional masih sangat berpengaruh. Ketidakstabilan politik internasional masih mempengaruhi cara bangsa Indonesia membangun jati dirinya. Persoalan internal juga jadi cerminan kondisi eksternal yang mempengaruhi.
Jika kita mau mengurut sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dimana kemerdekaan Indonesia juga sangat dipengaruhi gagasan-gagasan situasi internasional, dan pada titik awal berpijak pada merdeka dari kolonialisme dan imperialisme, hari ini seharusnya kita juga sadar, bagaimana kita membuat pijakan yang tepat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa ini.
Masa kolonialisme mengajarkan para pendiri bangsa membangun negara dengan membebaskan Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan akibat penjajahan. Kekuatan klas pekerja dan kaum tani adalah kekuatan utamanya. Begitu juga ketika Indonesia merdeka, para pendiri bangsa Indonesia tidak ragu untuk memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul serta memberi syarat utama kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Salah satu indikator kemakmuran adalah kesejahteraan yang dinikmati kaum buruh dan kaum tani yang secara historis adalah tulang punggung perjuangan pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialisme Belanda.
Oleh karenanya, jika kita bersepakat 100 tahun Indonesia Merdeka adalah menjadi Indonesia Emas, berarti ini adalah pencapaian yang seharusnya milik seluruh rakyat Indonesia.
Harus kita ingat selalu bahwa kekuatan bangsa ini ada ditangan rakyatnya. Kaum buruh adalah modal dasar bangsa ini membangun Industri nasionalnya yang kuat. Percuma bangsa ini punya begitu banyak sumberdaya alam tapi klas pekerjannya tidak dilibatkan dalam mengelola dan menikmati kemakmuran.
Dari persoalan diatas, dalam menyambut Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025, sejarah punya caranya untuk membebaskan kaum tertindas. Sebagai klas pekerja Indonesia, kaum Buruh akan sangat memiliki kepentingan untuk membangun bangsa Indonesia selama secara politik hak-hak buruh dipenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945.
Ada beberapa hal yang harus diluruskan dari persepsi elit maupun penguasa saat ini menilai perjuangan kaum buruh;
Pertama, soal demonstrasi buruh merusak dan merugikan ekonomi. Bahwa benar demonstrasi buruh maupun pemogokan buruh merusak dan merugikan pemilik modal (kapitalis). Tapi harus diingat, pemogokan buruh era kolonialisme membantu pihak kemerdekaan untuk melumpuhkan Belanda.
Kedua, soal demonstrasi dan pemogokan buruh adalah konsekuensi dari hukum timbal-balik. Sederhananya adalah, tidak ada pemogokan jika ada kesejahteraan.
Ketiga, soal kesejahteraan buruh kami sadar akan berkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi. Hanya saja selama ini hitungan pemerintah menaruh indikator kesejahteraan buruh atau kaum miskin diangka minimum, kadang tidak sesuai fakta.
Keempat, pola lama menarik investor dengan upah buruh murah bukanlah cara yang tepat. Ancaman bahwa upah buruh tinggi bukanlah satu-satunya alasan yang membuat investor lari atau tidak mau investasi di Indonesia. Belajar dari negara-negara lain yang upah buruhnya lebih rendah dari Indonesia tapi kesejahteraannya terjamin dan negaranya maju seperti Vietnam maupun China itu murni perhitungan ekonomi dan strategi yang terencana dengan baik.
Dalam menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 dan tantangan yang dihadapi bangsa ini, jalan persatuan nasional harus dibangun atas kesadaran meletakan kepentingan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya.
Bagi kaum buruh, kesejahteraan bukan hanya dinilai dari seberapa besar upah yang diterima. Bagi kaum buruh, kesejahteraan yang dimaksud adalah anak-anak pekerja bisa mendapatkan pendidikan terbaik yang disediakan negara, mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan sanitasi yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Bagi kaum buruh, mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dan jaminan sosial masa pensiun serta tersedianya kebutuhan pangan setiap hari yang murah dan terjangkau itu sudah cukup.
Tentu itu bisa tercapai jika negara benar-benar bertanggungjawab memobilisasi kekuatan produksi bangsa kita melalui perencanaan yang matang dan para pemimpin bangsa memberikan teladan dengan hidup sederhana dan jauh dari korupsi.
Frans Eka Dharma Kurniawan Aktivis mahasiswa 1998, Sulut Inisiator YSK98 Sulut, Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut, Kordinator kolektif Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Sulut.
(TIN)
