MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah dengan mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang akuntansi, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban yang diselenggarakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minahasa Utara di Hotel The Sentra Maumbi. Selasa, (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara, Novly Wowiling, didampingi Kepala BKAD Carla Sigarlaki dan Kepala Bidang Akuntansi Pretty Ngantung.
Dalam sambutannya, Novly Wowiling menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam pelaksanaan tugas setiap aparatur, bukan sekadar kewajiban administratif yang dilakukan ketika menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, kesadaran dan kedisiplinan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran harus dibangun secara berkelanjutan, sehingga seluruh proses administrasi keuangan berjalan sesuai siklus penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan sampai pemenuhan laporan ini hanya karena terkait dengan pemeriksaan BPK. Harus lahir secara alamiah sebagai bagian dari satu siklus yang memang wajib kita penuhi,” tegas Wowiling.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara memperlihatkan perkembangan yang semakin positif. Hal tersebut tercermin dari ketepatan waktu penyampaian laporan, meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan, serta semakin berkurangnya temuan yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi (TGR).
Atas perkembangan tersebut, Novly menyampaikan apresiasi kepada para bendahara yang selama ini telah menjalankan peran penting dalam menjaga ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap capaian yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Minut.
Meski demikian, Sekda mengingatkan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, seluruh aparatur diminta bekerja secara cermat, transparan, profesional, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak ada lagi yang kebal hukum. Semua kita di hadapan hukum sama. Karena itu, komitmen menjaga pengelolaan keuangan yang bebas dari nuansa korupsi harus terus dipertahankan,” ujar Wowiling.
Selain menekankan aspek kepatuhan dan integritas, Novly turut mendorong para bendahara untuk mampu mengikuti perkembangan digitalisasi dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan ketepatan pencatatan setiap transaksi, sekaligus mempermudah dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.
Lebih lanjut, Novly menegaskan bahwa Pemkab Minahasa Utara memiliki target penting, yakni memastikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan kepada BPK pada tahun 2027 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, paling lambat 31 Maret.
“Target jangka pendek kita adalah komitmen ini harus diwujudkan dalam penyajian laporan sampai 31 Maret nanti. Tidak boleh lagi ada keterlambatan,” tandas Wowiling.
Sementara itu, Kepala BKAD Minahasa Utara, Carla Sigarlaki, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
Secara khusus, kegiatan ini diarahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penatausahaan transaksi keuangan pada masing-masing perangkat daerah.
Carla menjelaskan, ketelitian dalam melakukan pencatatan sejak awal transaksi merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Sebab, setiap transaksi yang dicatat akan menjadi bagian dari rangkaian proses akuntansi dan berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Ketepatan pencatatan sejak awal transaksi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap proses akuntansi hingga penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” jelas Carla.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Akuntansi BKAD Minahasa Utara, Pretty Ngantung, menyampaikan bahwa bimtek tersebut diikuti sebanyak 51 peserta yang berasal dari 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Adapun peserta terdiri dari para Kasubag dan Analis Perencana Keuangan SKPD, 45 bendahara pengeluaran, enam bendahara penerimaan, serta operator SKPD.
Pretty berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap materi yang diberikan oleh narasumber dengan baik, sehingga pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Terutama dalam meningkatkan ketertiban penatausahaan transaksi serta penyusunan laporan keuangan pada masing-masing perangkat daerah.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, yakni Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Airmadidi, BKAD Provinsi Sulawesi Utara, serta BKAD Kabupaten Minahasa Utara.
Melalui kegiatan pembinaan ini, BKAD Minahasa Utara berharap seluruh aparatur pengelola keuangan semakin memahami mekanisme akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
Dengan penguatan kompetensi dan komitmen seluruh perangkat daerah, Pemkab Minahasa Utara optimistis target penyampaian laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 kepada BPK pada 2027, paling lambat 31 Maret, dapat direalisasikan tepat waktu.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara.*
(Vera.E.Kastubi).






