MINUT, TelusurInformasiNews.id — Di tengah himpitan kebijakan efisiensi anggaran yang menyulitkan ruang gerak fiskal daerah, Kabupaten Minahasa Utara justru mencatatkan kabar menggembirakan. Perjuangan panjang membuka akses komunikasi ke pusat pemerintahan di Jakarta mulai menunjukkan hasil nyata. Kamis, (20/8/2026).
Bupati Minahasa Utara yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune J.E. Ganda, mengumumkan bahwa tambahan anggaran senilai lebih dari Rp46 miliar telah resmi masuk ke rekening kas daerah. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa lobi tingkat nasional yang dilakukan APKASI membuahkan hasil.
“Tambahan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang selama ini kami perjuangkan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan pimpinan DPR RI,” ujar Joune
Dalam proses perjuangan tersebut, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur kunci yang turut membuka pintu dialog. “Pengurus lengkap APKASI berhasil melobi dan meyakinkan Pak Sufmi Dasco Ahmad terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia,” tambah Joune.
Pertemuan strategis antara APKASI dengan pimpinan DPR RI telah berlangsung pada 24 Juli 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam agenda tersebut, Joune Ganda hadir bersama jajaran pengurus APKASI dan sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air.
Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, persoalan fiskal daerah menjadi sorotan utama. APKASI menyampaikan secara gamblang kondisi riil pemerintah kabupaten yang tetap dituntut menjalankan pelayanan publik dan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.
Menanggapi hal itu, Dasco menyatakan bahwa hasil dialog akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar kebijakan efisiensi tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat.
Bagi Joune, komunikasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya APKASI memastikan kepentingan pemerintah kabupaten tetap mendapat ruang dalam kebijakan fiskal nasional. Posisinya sebagai Sekjen APKASI memberikan daya tawar strategis—ia tidak hanya berbicara untuk Minahasa Utara, tetapi membawa aspirasi ratusan kabupaten di Indonesia.
Hasil paling konkret dari perjuangan tersebut kini sudah dapat dirasakan langsung oleh Minahasa Utara. Joune memastikan tambahan anggaran lebih dari Rp46 miliar telah masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. “Tentu saja hal yang sama juga sudah terealisasi ke pemerintah daerah lainnya,” tegas Joune.
Tambahan dana ini bersumber dari kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan Tahun Anggaran 2024, serta penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF).
Kebijakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, mendukung penggajian aparatur sipil negara daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tambahan Rp46 miliar bagi Minahasa Utara menjadi ruang fiskal baru yang sangat berarti untuk menjaga keberlanjutan program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami di APKASI tidak pernah berhenti menyuarakan kepentingan daerah. Tambahan Rp46 miliar ini bukan sekadar angka—ini adalah hasil kerja keras, lobi yang tak kenal lelah, dan bukti bahwa suara kepala daerah didengar di tingkat nasional. Kami berterima kasih kepada Pak Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan DPR RI yang telah membuka ruang dialog. Namun perlu diingat, ini adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Efisiensi tetap menjadi prinsip kami dalam membangun Minahasa Utara,” tutur Joune Ganda
Joune menegaskan bahwa perjuangan APKASI tidak berhenti pada soal tambahan anggaran semata. Salah satu aspirasi penting yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI menyangkut keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Joune, pembiayaan PPPK menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten. Komponen belanja pegawai memiliki dampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga solusi dari pusat sangat dinantikan. “Jadi nanti PPPK digaji dari APBN dan diangkat sebagai ASN,” jelas Joune.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi kebijakan tersebut diarahkan mulai tahun anggaran 2027. Bagi pemerintah kabupaten, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat ini dinilai mampu memberikan ruang lebih besar untuk menjaga keseimbangan antara belanja aparatur, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
Di sinilah peran strategis Joune Ganda dan Sufmi Dasco Ahmad terlihat jelas dari dua sudut pandang yang saling melengkapi. Joune berada di garda depan pemerintah daerah dan APKASI, membawa persoalan nyata dari kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Sementara Dasco, sebagai pimpinan DPR RI, memegang fungsi penting dalam pengawasan dan pembahasan kebijakan anggaran bersama pemerintah.
Pertemuan keduanya pada Juli lalu bukanlah agenda seremonial biasa. DPR RI secara terbuka menyatakan komitmennya memberi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan langsung persoalan pembangunan. Sementara APKASI mendorong agar efisiensi anggaran tetap memperhatikan kebutuhan pemerintah kabupaten dalam menjaga layanan dasar masyarakat.
Komunikasi seperti inilah yang menjadi kunci ketika pemerintah daerah menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit. Bagi Joune, posisi sebagai Sekjen APKASI memberikan kesempatan emas untuk membawa persoalan daerah langsung ke tingkat nasional. Bagi Dasco, aspirasi dari para kepala daerah menjadi masukan berharga dalam memastikan kebijakan pusat tetap memperhitungkan kebutuhan pembangunan di daerah.
Meski kabar gembira berupa tambahan anggaran telah diterima, Joune mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh kehilangan disiplin dalam mengelola keuangan. Ia menegaskan bahwa tambahan dukungan dari pemerintah pusat tetap harus dikelola dengan mengacu pada kebijakan efisiensi yang menjadi agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. “Pak Dasco tetap mengingatkan kebijakan efisiensi harus tetap dilaksanakan,” pungkas Joune dengan tegas.
Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tambahan anggaran bukan berarti pemerintah daerah dapat kembali melakukan belanja tanpa prioritas. Sebaliknya, ruang fiskal tambahan harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Bagi Minahasa Utara, masuknya Rp46 miliar lebih ke rekening pemerintah daerah menjadi angin segar di tengah tekanan fiskal yang melanda. Kabar ini sekaligus menjadi bukti bahwa perjuangan melalui jalur komunikasi dan lobi yang terstruktur mampu membawa hasil konkret bagi kepentingan rakyat.
Dan bagi Joune Ganda, perjalanan panjang ke Jakarta kini memiliki makna yang lebih dari sekadar aspirasi yang didengar—ada tambahan ruang fiskal yang sudah nyata diterima daerah. Ini adalah awal dari harapan baru, sekaligus tantangan untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara.
(Vera.E.Kastubi).
