Jakarta, TelusurInformasiNews.id– Kepercayaan besar kembali diberikan kepada Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., MSi., yang resmi menerima mandat untuk memimpin proses pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara.
Mandat tersebut diberikan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) MIPI melalui Surat Mandat Nomor: Mdt-04/A/DPP-MIPI/III/2026 yang diterbitkan pada 18 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Joune Ganda ditugaskan menyusun struktur kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterbitkan.
Penyerahan mandat sekaligus pelantikan pengurus MIPI untuk periode 2026–2031 dilakukan oleh Ketua Umum MIPI, Dr. Hi. Anwar Hafid, M.Si., yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MIPI yang dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE.
Surat mandat tersebut ditandatangani oleh Ketua Harian DPP MIPI, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., serta Sekretaris Jenderal DPP MIPI, Prof. Dr. H. Mansyur Achmad Km, M.Si. Penunjukan Joune Ganda dinilai sebagai langkah strategis, mengingat kapasitasnya sebagai kepala daerah yang memiliki pengalaman akademis dan praktis yang kuat di bidang pemerintahan.
Dalam kutipan surat mandat disebutkan, “Memberi mandat kepada Dr. Joune J. E. Ganda untuk menyusun kepengurusan DPW MIPI Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu paling lama 30 hari sejak surat ini diterbitkan.”
Sebagai penerima mandat, Joune Ganda memiliki waktu satu bulan untuk melakukan konsolidasi dan menjaring figur-figur potensial, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun birokrat, guna memperkuat struktur organisasi MIPI di Sulawesi Utara, yang dikenal dengan sebutan Bumi Nyiur Melambai.
MIPI sendiri merupakan organisasi profesi yang mewadahi para pemerhati, pakar, dan praktisi ilmu pemerintahan yang berperan aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan kepengurusan DPW MIPI Sulut akan dikoordinasikan langsung dengan sekretariat pusat di Kampus IPDN Jakarta. Koordinasi tersebut dilakukan melalui tim kesekretariatan yang dipimpin oleh Dr. Andi Fitri Rahmadany bersama Wasekjend Bidang Organisasi, Dr. (c). Hikma Ma’ruf Asli.
Bupati Joune Ganda menyampaikan bahwa amanah yang diberikan merupakan tanggung jawab besar sekaligus peluang untuk berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan di daerah. “Ini adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan segera melakukan konsolidasi untuk menghadirkan kepengurusan yang solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan di Sulawesi Utara,” ujar Bupati Joune Ganda.
Dengan terbentuknya DPW MIPI di Sulawesi Utara nantinya, diharapkan organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah serta solusi konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.(*)
(Vera.E.Kastubi)
