MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Joune Ganda yang di Wakili oleh Sekretaris daerah Pemkab Minut melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan rotasi sejumlah pejabat sebagai upaya mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (21/4/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga penunjukan pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) di berbagai OPD. Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly Wowiling, yang mewakili Bupati Joune Ganda, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan telah melalui mekanisme manajemen talenta yang matang.
“Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi. Seluruh proses telah melalui tahapan penilaian sesuai sistem manajemen talenta yang objektif dan terukur,” kata Sekda Wowiling.
Ini Daftar Pejabat yang Dilantik dan Dirotasi.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II):
1. Bertha Loutje Katuk – Kepala Dinas Pertanian
2. Marce Lidya Warouw – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Jein Barantian – Kepala Dinas Pariwisata
4. Asriyadi Lalompoh – Kepala Dinas Pangan
5. Stella Safitri – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
6. Fredrik Fredy Tulenkey – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Johanes J. A. C. Katuk – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
Jabatan Administrator:
1. Rocky E. H. Tangkulung – Sekretaris Dinas Sosial
2. Gerald Charles Dotulong – Sekretaris BPBD
3. Dolly H. B. Kenap – Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4. Fernando A. Ch. Rambi – Sekretaris Dinas Perikanan
5.Marcel Julian Tuwaidan – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian:
1. Styvi S. Watupongoh – Kepala Dinas PP dan KB
2. Umbase Mayuntu – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Robby A. Parengkuan – Kepala Dinas Kominfo dan Persandian
4. Jossy C. Kawengian – Kepala BKPSDM
5. Olvien Pandean – Camat Airmadidi
6. Jeane J. Maramis – Kepala Bagian Umum
7. Sefferson Sumampouw – Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bupati Joune Ganda dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Novly Wowiling menegaskan, bahwa pelantikan dan rotasi jabatan telah melalui proses sesuai ketentuan, termasuk penerapan sistem manajemen talenta yang menitikberatkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja aparatur.
Bupati menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara objektif melalui Komite Talenta yang terdiri dari para asisten, Kepala BKPSDM, serta Sekretaris Daerah, sehingga setiap keputusan benar-benar berbasis pada kebutuhan organisasi.
“Rotasi dan promosi jabatan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saya meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik di tempat tugas yang baru. Jadikan kepercayaan ini sebagai amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata dan inovasi,” tegas Bupati Joune Ganda.
Bupati juga mengingatkan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pengembangan karier, sehingga tidak perlu dipersepsikan secara negatif. Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah.
“Mulai hari ini dilantik, maka segera bekerja. Bangun kolaborasi, jangan bekerja sendiri, dan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Minahasa Utara,” tambah Bupati Joune Ganda.
Sementara itu, Sekda Novly Wowiling menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja nyata, bukan sekadar formalitas. “Setiap pejabat harus mampu menunjukkan hasil kerja terlebih dahulu. Jangan terlalu bergantung pada arahan pimpinan. Tunjukkan kinerja, inovasi, dan tanggung jawab, baru kemudian berkoordinasi jika diperlukan,” ujar Sekda Wowiling.
Sekda Wowiling juga mengingatkan pentingnya membangun kerja sama tim serta menghindari pola kerja individual dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Melalui pelantikan dan rotasi ini, Pemkab Minahasa Utara berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
(Vera E. Kastubi)
