MINUT, TelusurInformasiNews.id – Dalam upaya memperkuat disiplin dan sinergi aparatur sipil negara, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda secara langsung memimpin apel pegawai Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang digelar di Lapangan Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).
Apel tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas untuk mengevaluasi kinerja serta menyampaikan arahan strategis dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Joune Ganda dalam amanatnya menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam bekerja guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa mengutamakan kepentingan publik dan menjaga semangat kebersamaan sebagai bagian dari korps pegawai.
Apel di mulai dengan pembacaan Panca Prasetya Korpri Indonesia, dan dilanjutkan dengan penyerahan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Batas Usia Pensiun sekaligus pemberian tali kasih anggota KORPRI seberapa Rp. 2.500.000,
Ini daftar PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Batas Usia Pensiun
1. ALTJE TOAR, http://S.Pd.SD*
Pangkat Pengabdian: Pembina Utama Madya, IV/d
Unit Kerja: SD GP. Klabat
2. IREINE SENDUK, http://S.Pd*
Pangkat Pengabdian: Pembina Utama Madya, IV/d
Unit Kerja: SD Inpres Kokoleh
3. FRANS JOHANNIS SULU, http://S.Pd*
Pangkat Pengabdian: Pembina Utama Muda, IV/c
Unit Kerja: SMP Negeri 2 Satap Kema
4. ANTONIUS WAROW, http://S.Pd*
Pangkat Pengabdian: Pembina Tingkat I, IV/b
Unit Kerja: SD Katolik Wusa
5. SOLEMAN S. NGANGI, http://S.Pd*
Pangkat Pengabdian: Pembina Tingkat I, IV/b
Unit Kerja: SD Inpres Laikit
6. FRANS SEDANGOLI, http://S.Pd*
Pangkat Pengabdian: Pembina, IV/a
Unit Kerja: SD Negeri Lansa
7. ADRY LORY R. MONINGKA*
Pangkat Pengabdian: Penata Tingkat I, III/d
Unit Kerja: SMP Neg. 1 Dimembe
8. LUCIA PASKALIA MANDAGI*
Pangkat Pengabdian: Penata Tingkat I, III/d
Unit Kerja: SD GMIM 57 Tumbohon
9. NONTJE SANGKOP*
Pangkat Pengabdian: Penata, III/c
Unit Kerja: Kantor Kecamatan Kalawat
Bupati Joune Ganda dalam apel Korpri menyampaikan beberapa poin penting terkait dinamika masyarakat, koordinasi pemerintahan, dan penegakan aturan. “Tanpa terasa kita sudah melewati satu minggu lagi dan kini memasuki awal minggu ketiga. Kita terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara,” kata Bupati Joune.
Lanjut Bupati, “Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini masih ada beberapa perlambatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kedua, dalam situasi dan kondisi saat ini, kita melihat adanya dinamika di masyarakat yang perlu kita waspadai. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif baik dan tujuan baik, namun cara penyampaiannya kadang menimbulkan persepsi tertentu,” ujar Bupati Joune.
Contohnya, ada desa yang melakukan perbaikan jalan sepanjang 60 meter, lalu diunggah berulang kali di media sosial dengan narasi yang terkesan mendiskreditkan pemerintah kabupaten. Seolah-olah bupati hanya mampu membangun jalan sekian meter. Ini bagian dari dinamika masyarakat yang harus kita sadari dan sikapi dengan bijak. Saya sudah langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, para Asisten, serta para Camat. Saya minta para Camat untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa. Jika masyarakat ingin memperbaiki jalan dengan biaya swadaya, itu bukan hal yang salah. Namun perlu diarahkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Perlu kita sampaikan bersama bahwa perbaikan infrastruktur oleh pemerintah memiliki mekanisme. Usulan dari masyarakat dibahas melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten. Setelah itu baru kita usulkan untuk dilakukan perbaikan, dan tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi bukan karena bupati tidak mau memperbaiki,” ungkap Bupati Joune
Karena itu, saya perintahkan agar kita semua memiliki semangat yang sama dalam menyikapi hal ini. Jika ada masyarakat yang betul-betul ingin berpartisipasi, libatkan Dinas PUPR agar kualitas pekerjaannya baik. Jangan sampai hari ini diperbaiki, besok sudah rusak lagi. Itu justru merugikan masyarakat. Perlu kita waspadai. Kita juga harus memahami kondisi saat ini adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Ada program-program pemerintah pusat yang dianggap lebih prioritas dibandingkan perbaikan infrastruktur. Ini harus kita akui dan jelaskan kepada masyarakat. Ketika anggaran dialihkan ke program seperti makan bergizi gratis, maka ada konsekuensi terhadap program lain.
“Sekali lagi saya mohon perhatian seluruh perangkat daerah. Harus aktif. Jika desa tidak mampu berkoordinasi dengan hukum tua, maka bisa terjadi kesalahpahaman seperti ini. Pola ini bukan hanya terjadi di Minahasa Utara, tapi juga di daerah lain. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah tidak berguna. Segera turun ke lapangan, cek kondisi, panggil perangkat desa. Jika memang ada kepentingan bersama, pemerintah daerah juga bisa memberikan kontribusi dari sisi lain. Jika masyarakat berpartisipasi, pemerintah daerah bantu dengan material, dengan tenaga teknis dari dinas. Gotong royong itu jauh lebih baik,” tegas Bupati Joune.
Hal penting yang saya lihat, dinamika di masyarakat ini bukan hanya soal infrastruktur jalan. Ada hal-hal lain juga yang perlu kita komunikasikan. Seluruh perangkat daerah harus bekerja secara gotong royong, bersama-sama. Jangan kita sebagai ASN dan pelayan masyarakat hanya membiarkan. Kita harus merespons, kita harus melihat keinginan masyarakat. Libatkan media, libatkan masyarakat. Mari bersama-sama memberikan pelayanan dan infrastruktur terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, hal teknis. Saya ingatkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan terkait Barang Milik Daerah, agar segera diselesaikan. Ini menjadi entry point dari MCP KPK. Sekarang ini MCP menjadi perhatian serius. KPK memberikan rating kepada daerah berdasarkan hal ini.
“Saya sampaikan terbuka, karena beberapa kepala daerah sudah ditindak oleh KPK. Saya ingatkan kepada kita semua: tidak ada lagi yang namanya urusan uang di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Tanggung jawab ini tidak bisa sampai ke bupati saja, tapi sampai ke Kepala Dinas dan jajarannya. Saya ingatkan bahwa sekarang penegakan hukum terhadap pemerintah daerah sedang digencarkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan, sesuai tugas pokok dan fungsi. Lakukan apa yang menjadi tugas kita. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itu yang kita pegang. Jangan ada yang berimprovisasi di luar aturan dengan dalih “niat baik”, terang Bupati Joune.
Diakhir arahannya Buapti mengatakan, “Dalam beberapa waktu terakhir, ada beberapa kepala daerah yang terjerat hukum. Semua bermula dari dinamika di lapangan, mulai dari pelayanan hingga tata kelola pemerintahan. Yang terakhir, jaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan, sebagaimana arahan Bapak Presiden RI. Ini juga menjadi komitmen kita di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Demikian sambutan saya. Tuhan memberkati kita semua, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” tutup Bupati Joune ganda.
Apel KORPRI ini diharapkan dapat memompa motivasi dan kesadaran kolektif pegawai dalam menjalankan amanah negara. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bertekad untuk terus mengadakan kegiatan serupa secara berkala guna memastikan konsistensi dan peningkatan kinerja birokrasi di wilayah tersebut.
(Vera.E.Kastubi).
