JAKARTA, TelusurInformasiNews.id.-Ketua Umum DPP KPK (Kontrol Publik Kebijakan) INDEPENDEN, Mardony Rangkuti Anyer, SH., MH., baru-baru ini mengeluarkan rilis resmi yang menguatkan posisi lembaganya terkait perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan nakal. Menurut rilis tersebut, insiden bencana yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, melainkan juga kegagalan dalam pengawasan lingkungan yang berujung pada kerusakan serius. Jumat, (12/12/2025).
KPK INDEPENDEN menekankan bahwa negara harus mengambil sikap tegas untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan lingkungan. “Negara tidak boleh kalah oleh perusahaan nakal dan celah kebijakan yang terus dimanfaatkan untuk merusak lingkungan,” ujar Mardony.
Dalam pernyataannya, KPK INDEPENDEN menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang diduga melanggar standar lingkungan harus segera diproses secara hukum. Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan dan menghentikan praktik pembiaran yang dapat menimbulkan kerusakan besar. Di samping itu, sanksi harus dikenakan kepada perusahaan yang menyalahgunakan kelonggaran perizinan.
Audit lingkungan nasional yang mencakup wilayah-wilayah rentan akibat aktivitas usaha juga menjadi prasyarat untuk kejelasan dan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam. “Semua poin ini selaras dengan koridor hukum lingkungan dan kewajiban negara untuk melindungi rakyat,” imbuhnya.
KPK INDEPENDEN mencatat bahwa banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban lingkungan demi keuntungan jangka pendek, dengan beberapa di antaranya beroperasi tanpa standar yang jelas. Meskipun pernyataan ini bukan tuduhan langsung terhadap individu atau entitas tertentu, lembaga tersebut mendesak agar negara tidak memberi ruang bagi praktik-praktik serupa.
“Negara tidak boleh tumbang di hadapan kepentingan bisnis,” tegas Mardony. KPK INDEPENDEN menyerukan agar pemerintah bertindak lebih berani dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK INDEPENDEN meminta pemerintah:
1. Menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti.
2. Membuka akses data perizinan agar kontrol publik dapat dilakukan.
3. Memperkuat kapasitas pengawasan di lapangan.
4. Menghentikan sementara aktivitas usaha yang berpotensi membahayakan lingkungan.
Seluruh langkah ini dinyatakan sah dan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan kepada rakyat.
KPK INDEPENDEN mengingatkan, jika pengawasan tidak diperkuat, bencana akan terus terjadi. Pelaku usaha nakal harus dihentikan sebelum rakyat menanggung akibatnya. Jika kebijakan hanya berhenti pada tataran dokumen tanpa adanya tindakan nyata, maka negara dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya.
“Meskipun kami tidak menuduh pihak tertentu, kerusakan lingkungan adalah bukti bahwa kebijakan perlu diperbaiki segera,” kata Mardony.
Dengan penegasan ini, KPK INDEPENDEN berada pada posisi yang jelas:
– Tidak menyerang pihak tertentu, tetapi menuntut tindakan nyata dari negara.
– Tidak menyebut nama, namun mengkritisi fenomena perusahaan nakal yang merugikan banyak pihak.
– Tidak melawan pemerintah, tetapi mengingatkan akan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan publik.
Rakyat membutuhkan perlindungan yang tegas dan tanpa kompromi. Negara wajib memastikan bahwa perlindungan tersebut berjalan dengan baik demi masa depan yang lebih baik.
Sumber Resmi: KPK INDEPENDEN.
(Vera.E.Kastubi)
