SULUT, TelusurInformasiNews.id – Menjelang penetapan UMP 2026, perdebatan lama kembali dimainkan: kenaikan upah disebut berpotensi mengusir investor. Namun Sekretaris FSPMI Sulawesi Utara, Sanni Lungan, menyebut bahwa narasi tersebut lebih cocok sebagai propaganda daripada analisis ekonomi yang jujur.
“Masalah utama industri bukan terletak pada upah buruh. Itu hanya alasan paling mudah. Persoalan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dan lebih gelap,” ujarnya.
Sanni menyebut setidaknya tiga kasus yang belakangan muncul ke publik: pungutan liar dalam serifikat K3, biaya tak resmi dalam pengurusan TKA yang di korupsi serta production cost yang tinggi. Namun ia menegaskan, itu semua hanya contoh kecil dari bentangan illegal cost yang jauh lebih luas.
“Masih banyak ilegal cost lain yang tak pernah disorot. Dari perizinan hingga administrasi teknis. Semuanya mengalir liar dan menambah beban pengusaha. Tapi buruh yang dituduh sebagai masalah. Itu pembalikan logika,” kata Sanni.
Menurutnya, pengusaha selama ini dipaksa menghadapi pungutan gelap yang tidak tercatat, tetapi berjalan seolah aturan.
“Selama jalur-jalur ini tidak dibersihkan, biaya industri akan tetap tinggi meskipun upah buruh ditekan sampai titik paling rendah sekalipun,” ungkapnya.
Sanni juga menyoroti harga energi yang terus naik, menjadikannya salah satu komponen paling memberatkan overhead cost.
“Energi mahal tidak pernah dianggap masalah serius. Tapi upah yang selalu dijadikan tumbal. Ada yang keliru dalam cara negara membaca persoalan,” ujarnya.
UMP 2026 dan Logika Ekonomi yang Sering Diabaikan
Dalam pernyataannya, Sanni menekankan bahwa kenaikan UMP 2026 bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan ekonomi.
“Dengan upah layak, daya beli rumah tangga meningkat. Konsumsi domestik menguat. Itu yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, bukan upah murah,” kata Sanni.
Ia mengingatkan bahwa 55–60 persen pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga.
“Buruh yang dibayar layak bukan beban — mereka adalah mesin ekonomi. Turunkan daya beli, maka ekonomi ikut turun,” tegasnya.
Sanni Lungan: Berantas Kebocoran, Tingkatkan Upah ia menyampaikan tuntutan tegas kepada pemerintah dan dunia usaha:
1. Berantas illegal cost di semua lini, bukan hanya tiga kasus yang kebetulan muncul ke permukaan.
2. Kendalikan dan benahi harga energi serta logistik yang menjadi beban terbesar industri.
3. Naikkan UMP 2026 demi menaikkan daya beli, menggerakkan konsumsi, dan memperkuat ekonomi domestik.
Ia menutup pernyataannya dengan kritik tajam:
“Ekonomi tidak tumbuh dari upah murah, tetapi dari masyarakat yang mampu membeli. Kalau negara ingin industri sehat, bersihkan dulu biaya gelap itu. Jangan salahkan buruh. Angkat UMP 2026 dan angkat daya beli rakyat pekerja”.
TIM-TIN
