MANADO, TelusurInformasiNews.id – Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026 harus menjadi momentum bagi seluruh perusahaan di Sulawesi Utara untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Utara, Sanni Lungan. Menurutnya, lahirnya regulasi baru ini tidak boleh hanya dipandang sebagai perubahan aturan di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam praktik hubungan industrial di perusahaan.
“Seluruh perusahaan di Sulawesi Utara harus segera mempelajari dan menyesuaikan kebijakan internalnya dengan UU Nomor 27 Tahun 2026. Mulai dari perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, PKB, sistem pengupahan, jam kerja, lembur, cuti, jaminan sosial, K3, hingga mekanisme PHK. Jangan sampai perusahaan terus menggunakan aturan internal yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegas Sanni.
Ia menambahkan, perusahaan perlu melakukan audit kepatuhan ketenagakerjaan secara menyeluruh dengan melibatkan HRD, manajemen, serta serikat pekerja. Apabila ditemukan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan maupun kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan terbaru, maka harus segera dilakukan penyesuaian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sanni juga menyoroti pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dalam memastikan implementasi undang-undang tersebut berjalan efektif.
Menurutnya, Disnaker Provinsi memiliki tanggung jawab strategis melalui fungsi pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, serta fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak terawasi. Kami berharap Disnaker Provinsi Sulawesi Utara segera mengambil langkah konkret, melakukan sosialisasi kepada perusahaan, pemeriksaan kepatuhan, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif atau menunggu pekerja mengadu setelah haknya dilanggar. Pengawas Ketenagakerjaan harus aktif turun ke perusahaan, memeriksa kepatuhan terhadap norma kerja, dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum.
FSPMI Sulawesi Utara juga mendorong agar fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan diperkuat, baik dari sisi jumlah personel, kapasitas pemeriksaan, maupun keberanian dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran.
Lebih lanjut, Sanni menyampaikan bahwa masih terdapat persoalan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari persoalan upah, kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS, hak cuti, lembur, hingga dugaan pelanggaran hak normatif lainnya.
Karena itu, kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 harus menjadi kesempatan untuk membenahi praktik hubungan industrial yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami tidak menginginkan undang-undang ini hanya menjadi pajangan di kantor perusahaan. Buruh membutuhkan kepastian bahwa hak-haknya benar-benar dilindungi. Perusahaan wajib menjalankan kewajibannya, sementara pemerintah wajib memastikan aturan tersebut dipatuhi,” tegasnya.
FSPMI Sulawesi Utara mendorong Pemerintah Provinsi melalui Disnaker untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta unsur terkait lainnya melalui mekanisme dialog sosial dan Lembaga Kerja Sama Tripartit.
“Bagi kami, hubungan industrial yang baik bukan berarti buruh harus diam dan selalu menerima keadaan. Hubungan industrial yang sehat adalah ketika hak pekerja dihormati, kewajiban perusahaan dijalankan, dan pemerintah hadir sebagai pengawas sekaligus pelindung. Jangan sampai buruh harus turun ke jalan terlebih dahulu hanya untuk mendapatkan hak yang sudah dijamin undang-undang,” tutup Sanni.
TIM TIN/003






