MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan komitmen penguatan fondasi fiskal daerah melalui optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Minahasa Utara Ir. Novly Wowiling, M.Si., didampingi Kepala Bapenda Minut Christian Katuuk, S.H., dalam High Level Meeting (HLM) bertema “Membangun Fondasi Fiskal Daerah yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah” di Hotel Sentra Manado. Selasa (20/10/2026).
HLM tersebut juga membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang layanan elektronik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan daerah.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi dalam mengembangkan dan memperkuat digitalisasi pemerintahan daerah. Digitalisasi pendapatan daerah ini harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Mailangkay.
Wagub menegaskan pentingnya kemudahan dan ketertiban dalam pengelolaan pendapatan daerah. “Pendapatan daerah merupakan sumber penting untuk membiayai pelayanan yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kemudahan membayar pajak dan retribusi harus berjalan bersama dengan ketertiban pencatatan, sehingga setiap penerimaan dapat dipastikan masuk ke kas daerah secara benar dan transparan,” tegasnya.
Menurutnya, teknologi digital akan memperbaiki seluruh alur penerimaan daerah. “Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pemerintah memperbaiki keseluruhan proses penerimaan, mulai dari penyampaian informasi tagihan, pembayaran, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah digitalisasi sejalan dengan visi Gubernur Sulut. “Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan. Penguatan teknologi dan digitalisasi juga diharapkan mendukung pengembangan sumber daya manusia,” kata Mailangkay.
Wagub menekankan keberhasilan digitalisasi harus dirasakan langsung masyarakat. “Keberhasilan digitalisasi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga semakin mudah memenuhi kewajiban pembayaran, petugas semakin tertib dalam memberikan pelayanan, dan pemerintah memperoleh informasi penerimaan yang akurat serta dapat dipercaya,” ujarnya.
Mailangkay turut menyoroti capaian Sulut dalam evaluasi Championship Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) atau TP2DD 2025, di mana Pemprov Sulut meraih peringkat ketiga tingkat provinsi di wilayah Sulawesi.
“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas capaian penghargaan TP2DD. Ini menjadi modal awal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui perluasan penggunaan layanan digital dalam transaksi pemerintahan sehari-hari,” ungkapnya.
Ia menyebut layanan belanja daerah kini sudah didukung sistem pembayaran digital. “Layanan belanja daerah juga telah didukung oleh sistem pembayaran digital, antara lain melalui Cash Management System (CMS) dan layanan perbankan daring. Pemanfaatan sistem tersebut perlu terus dikembangkan agar transaksi pemerintah daerah semakin efisien dan mudah diawasi,” katanya.
Wagub mengakui masih ada tantangan di lapangan. “Di beberapa wilayah, keterbatasan jaringan internet menjadi kendala dalam mengakses layanan. Selain itu, sebagian aparatur dan masyarakat masih membutuhkan pendampingan serta edukasi agar dapat menggunakan layanan digital secara optimal. Integrasi sistem antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta bank pengelola RKUD juga masih perlu diperkuat,” jelasnya.
Karena itu ia meminta penyelesaian dimulai dari pengalaman pengguna. “Penyelesaian berbagai hambatan dimulai dengan memperhatikan pengalaman pengguna, terutama saat mengakses layanan, melakukan pembayaran, hingga menerima bukti transaksi. Pemerintah daerah diminta menyediakan petugas pendamping dan saluran pengaduan yang mudah diakses. Keamanan data dan keandalan layanan juga harus menjadi perhatian bersama,” tegas Mailangkay.
Lanjutnya, “Masyarakat akan terus memanfaatkan kanal pembayaran digital apabila prosedurnya mudah dipahami, transaksi berlangsung aman, dan setiap kendala yang dihadapi memperoleh penyelesaian yang jelas,” tambahnya.
Dalam rangka meningkatkan PAD, Wagub mengajak seluruh perangkat daerah memaksimalkan kanal pembayaran. “Setiap layanan perlu dilengkapi informasi tagihan yang jelas, tata cara pembayaran yang sederhana, serta bukti pembayaran yang mudah diperoleh. Kerja sama antara perangkat daerah dan bank pengelola RKUD juga harus memastikan pencocokan data tagihan, pembayaran, dan penyetoran berjalan dengan baik,” ujarnya.
“Apabila ditemukan perbedaan data, penelusuran harus segera dilakukan agar laporan penerimaan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” lanjutnya.
Terkait SPBE, ia menegaskan pentingnya integrasi. “Integrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus mampu mengurangi pengisian data berulang, mempermudah pengawasan, dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan,” kata Wagub.
Untuk agenda PKS layanan elektronik pembayaran pajak kendaraan bermotor dan komponen lainnya, Mailangkay berharap ada kejelasan tanggung jawab.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, serta memperkuat ketertiban pencatatan dan penyetoran sesuai kewenangan masing-masing. Setiap komponen pembayaran harus dapat diidentifikasi secara benar dalam sistem dan laporan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh petugas memahami prosedur, masyarakat memperoleh informasi yang benar, serta tersedia mekanisme penanganan apabila terjadi kendala transaksi.
Wagub menjelaskan hasil evaluasi Championship TP2DD 2025 dapat menjadi bahan perbaikan, dengan bobot output 50 persen meliputi SPBE, KKPD, dukungan kebijakan, outcome 30 persen terkait realisasi penerimaan dan belanja, serta proses 20 persen meliputi kepemimpinan, HLM, peningkatan kapasitas dan sosialisasi.
“Hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Peningkatan kinerja TP2DD harus dibuktikan melalui pelaksanaan program yang tertib, capaian yang terukur, serta hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Penghargaan akan semakin bermakna apabila disertai perbaikan nyata dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Mailangkay meminta HLM menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas. “Setiap pihak diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan prioritas, menyepakati langkah penyelesaian bersama mitra, serta menetapkan penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan. Kemajuan program juga perlu dievaluasi secara berkala dengan menggunakan data transaksi dan catatan kendaraan bermotor di wilayah masing-masing,” pesannya.
Ia juga mengharapkan dukungan dari Bank Indonesia, Bank SulutGo, Himbara, dan penyedia jasa pembayaran dalam dukungan teknis dan edukasi. “Pemerintah kabupaten dan kota diminta menjaga komitmen, memperkuat koordinasi, serta saling berbagi praktik pelayanan digital yang telah berhasil diterapkan,” ujarnya.
Mailangkay turut menyampaikan apresiasi kepada para Duta Retribusi Digital di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut yang menerima penghargaan. “Keteladanan mereka dapat mendorong perluasan penggunaan layanan digital di lingkungan pelayanan kesehatan dan perangkat daerah lainnya,” katanya.
Mengakhiri sambutan, dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Wagub secara resmi membuka HLM pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Kehadiran Sekda Novly Wowiling bersama Kepala Bapenda Christian Katuuk mencerminkan partisipasi aktif Pemkab Minahasa Utara dalam memperkuat koordinasi dan sinergi digitalisasi pendapatan daerah, untuk mendukung peningkatan PAD berkelanjutan, sehingga kapasitas fiskal pemerintah semakin kuat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
(Vera.E.Kastubi).
