MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus memperkuat komitmen dalam menjaga, melestarikan, serta menghidupkan kembali nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Adat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., yang diwakili Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, S.H., bertempat di JG Center. Kamis, (12/11/2026).
Musyawarah besar ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, merumuskan arah organisasi, sekaligus membangun komitmen bersama dalam menjaga eksistensi kebudayaan Minahasa Utara, khususnya kebudayaan Minahasa Tonsea yang perlu terus diperkuat agar tidak kehilangan identitas di tengah perkembangan zaman.
Dalam pemaparan materi, Kepala Subbagian Hukum, Vence Maringka, S.H., memberikan penjelasan mendalam mengenai landasan hukum, mekanisme pembentukan kepengurusan, hingga arah pengembangan Lembaga Adat Daerah Minahasa Utara.
Vence menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan lembaga adat bukan sekadar inisiatif organisasi, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Daerah (Perda) tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah serta pemberdayaan lembaga adat.
Menurutnya, Perda tersebut menjadi pijakan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sistem pelestarian budaya yang lebih terarah, terorganisasi, dan berkelanjutan.
“Pembentukan pengurus lembaga adat ini memiliki landasan hukum yang jelas. Kita tidak sedang membentuk sesuatu tanpa dasar, tetapi menjalankan amanat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah serta pemberdayaan lembaga adat. Karena itu, keberadaan pengurus nantinya harus benar-benar diarahkan untuk melaksanakan amanat regulasi tersebut,” jelas Vence.
Ia mengungkapkan, kondisi kebudayaan daerah saat ini membutuhkan perhatian serius. Penggunaan bahasa daerah, pengenalan tradisi, serta pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan lokal mulai mengalami kemunduran.
Bahkan, di sejumlah wilayah, bahasa daerah semakin jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jika kondisi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan generasi berikutnya akan semakin jauh dari akar budaya dan identitas leluhurnya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jangan sampai anak-anak dan generasi muda Minahasa Utara nantinya hanya mengetahui nama budaya daerahnya, tetapi tidak lagi mengenal bahasa, tradisi, nilai-nilai adat, maupun makna yang terkandung di dalamnya. Kebudayaan tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus terus dipraktikkan dan diwariskan,” tegasnya.
Vence juga meluruskan pemahaman mengenai konsep pembentukan lembaga adat. Menurutnya, keberadaan lembaga adat tidak berarti pemerintah sedang membentuk masyarakat adat yang baru, karena masyarakat adat itu sendiri merupakan bagian dari lembaga adat.
Hal yang diperlukan saat ini adalah membentuk organisasi kepengurusan sebagai wadah untuk mengelola, mengoordinasikan, dan menggerakkan berbagai kegiatan pelestarian budaya.
“Lembaga adat pada dasarnya adalah masyarakat adat itu sendiri. Jadi, yang kita bentuk bukan masyarakat adatnya, melainkan pengurus lembaga adat sebagai organisasi yang memiliki tugas mengoordinasikan dan menjalankan berbagai program pelestarian budaya,” terangnya.
Ia menambahkan, penggunaan nomenklatur organisasi juga perlu dipahami secara tepat. Forum Mubes bukan memilih atau membentuk lembaga adat daerah secara keseluruhan, melainkan memilih pengurus lembaga adat daerah.
Sebab, lembaga adat mencakup masyarakat adat beserta seluruh perangkat dan unsur yang ada di dalamnya. Sementara pengurus merupakan badan pelaksana yang bertugas mengoordinasikan kegiatan dan menjalankan program kelembagaan.
“Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam memahami organisasi ini. Yang dipilih melalui musyawarah adalah pengurusnya, bukan masyarakat adatnya. Pengurus inilah yang nantinya bekerja menggerakkan organisasi, membangun koordinasi, serta memastikan program pelestarian budaya dapat berjalan sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ungkap Vence.
Ia menjelaskan, sistem kelembagaan dirancang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas. Lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan menjadi unsur penting karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat adat di wilayah masing-masing.
Sementara pengurus tingkat kecamatan dan kabupaten bertugas membangun koordinasi, menyinergikan program, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan secara berkesinambungan.
“Jangan sampai organisasi hanya kuat di tingkat kabupaten, tetapi tidak memiliki aktivitas di desa dan kelurahan. Justru kekuatan lembaga adat itu berada di tengah masyarakat. Karena itu, kepengurusan di tingkat bawah harus menjadi perhatian utama. Kabupaten nantinya berfungsi mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyatukan seluruh gerakan pelestarian budaya,” katanya.
Vence turut menegaskan bahwa pengurus lembaga adat bukanlah pemimpin masyarakat adat dalam pengertian kekuasaan, melainkan badan pekerja yang menjalankan amanah sesuai ketentuan Perda.
Terkait keanggotaan, Vence menyampaikan bahwa seluruh warga Kabupaten Minahasa Utara secara otomatis merupakan bagian dari masyarakat adat Minahasa Tonsea dalam kerangka identitas daerah tersebut. Keanggotaan ini bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur pemaksaan.
Namun, untuk menjadi bagian dari kepengurusan lembaga adat, akan diberlakukan persyaratan tertentu yang selanjutnya diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Rancangan AD/ART tersebut juga akan dibahas dan disempurnakan berdasarkan masukan serta kesepakatan peserta musyawarah.
“Keanggotaan masyarakat adat tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang dipaksakan. Ini merupakan ruang kebersamaan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan untuk pengurus tentu akan ada ketentuan dan persyaratan yang harus disepakati bersama, sehingga orang-orang yang dipercayakan memiliki komitmen dan kesediaan untuk bekerja bagi kepentingan kebudayaan,” jelasnya.
Ia berharap kepengurusan yang terbentuk nantinya tidak hanya berorientasi pada jabatan atau struktur organisasi, tetapi benar-benar diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap adat dan kebudayaan.
“Jangan hanya mengejar nama dalam struktur kepengurusan. Yang paling penting adalah kemauan untuk bekerja, memiliki kepedulian, dan bersedia memberikan kontribusi. Lembaga adat membutuhkan orang-orang yang benar-benar mencintai kebudayaannya dan mau mengabdikan diri untuk menjaga warisan leluhur,” tambahnya.
Lebih lanjut, Vence menjelaskan bahwa pembentukan lembaga adat juga sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Minut yang terus mendorong kebudayaan daerah sebagai salah satu aset pendukung pengembangan sektor pariwisata. Namun, ia mengingatkan agar kebudayaan tidak hanya dipandang dari sisi pariwisata maupun kepentingan ekonomi.
Menurutnya, budaya merupakan warisan leluhur sekaligus identitas masyarakat yang harus dilestarikan. Nilai-nilai budaya tersebut memang dapat menjadi daya tarik wisata, tetapi tujuan utamanya tetap menjaga keberlangsungan kebudayaan itu sendiri.
“Kita tentu ingin kebudayaan Minahasa Utara dikenal lebih luas, bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Tetapi jangan sampai budaya hanya kita lihat sebagai sesuatu yang bisa dijual untuk pariwisata. Budaya adalah identitas, warisan, dan jati diri masyarakat. Pariwisata bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan budaya, tetapi pelestarian budaya harus tetap menjadi tujuan utama,” tegasnya.
Ia mencontohkan Bali sebagai daerah yang dikenal luas karena mampu mempertahankan sekaligus memperkenalkan kekayaan budayanya sehingga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Menurutnya, Minahasa Utara juga memiliki potensi besar untuk memperkenalkan kebudayaan lokal kepada dunia.
“Kita memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah menarik. Persoalannya, bagaimana kita mengelola, menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkannya secara baik. Kalau masyarakatnya sendiri tidak lagi mengenal budayanya, bagaimana kita berharap orang luar akan tertarik untuk mengenalnya?” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Vence turut menyoroti perlunya pengembangan kreativitas seni dan budaya lokal. Selama ini, kegiatan kebudayaan kerap menampilkan pertunjukan yang relatif sama, seperti tari Tumetende, sementara kreasi dan inovasi seni budaya baru masih perlu diperbanyak.
Karena itu, lembaga adat diharapkan menjadi wadah yang mampu mendorong lahirnya berbagai kreativitas baru agar seni dan budaya Minahasa Tonsea terus berkembang. “Jangan sampai setiap kegiatan kebudayaan hanya menampilkan pertunjukan yang itu-itu saja. Tari Tumetende tentu merupakan bagian dari kekayaan budaya kita, tetapi kita juga harus memberi ruang kepada generasi muda untuk menciptakan kreasi baru. Seni budaya harus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan akar dan nilai tradisinya,” tutur Vence.
Ia menilai, kreativitas tersebut penting agar generasi muda tidak merasa bosan dengan bentuk pertunjukan yang monoton. Selain pengembangan seni pertunjukan, lembaga adat juga diharapkan menyusun standardisasi berbagai unsur kebudayaan, termasuk pakaian adat berdasarkan fungsi dan penggunaannya.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai pakaian adat Minahasa masih perlu diperluas karena pakaian adat sesungguhnya memiliki beragam bentuk dan karakteristik, bukan hanya satu model sebagaimana yang selama ini sering ditampilkan.
“Kita perlu melakukan pendataan dan standardisasi. Pakaian adat Minahasa itu memiliki berbagai bentuk dan karakteristik. Jangan sampai masyarakat hanya mengenal satu model, padahal ada kekayaan busana adat yang perlu diperkenalkan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Ini juga menjadi salah satu tugas yang bisa dirumuskan oleh lembaga adat,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan Mubes, terdapat dua agenda utama yang menjadi perhatian peserta, yakni penyampaian dan pembahasan rancangan anggaran dasar serta pemilihan pengurus lembaga adat tingkat daerah. Forum juga diberikan kesempatan menyampaikan masukan terhadap rancangan organisasi, termasuk mengenai nama kelembagaan yang akan digunakan. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah Lembaga Adat Minahasa Tonsea, yang nantinya memiliki struktur kepengurusan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
Namun, Vence menegaskan bahwa penetapan nama tersebut masih terbuka untuk dibahas. Peserta musyawarah dapat mengusulkan nama lain, termasuk penggunaan istilah dalam bahasa Tonsea yang nantinya dipertimbangkan bersama.
“Nama organisasi ini jangan menjadi sesuatu yang dipaksakan. Kita memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan pandangan dan usulan. Apakah menggunakan nama Lembaga Adat Minahasa Tonsea atau nomenklatur lain, semuanya dapat dibahas secara bersama. Yang terpenting, nama dan struktur yang disepakati harus mencerminkan tujuan serta semangat pelestarian kebudayaan,” katanya.
Dalam sesi pembahasan, Vence juga menjawab pertanyaan mengenai keberadaan desa-desa di wilayah Minahasa Utara yang mayoritas penduduknya bukan berasal dari suku Tonsea. Ia menegaskan bahwa pembentukan Lembaga Adat Minahasa Tonsea bukan merupakan bentuk diskriminasi maupun upaya menghilangkan identitas budaya komunitas lainnya. Menurutnya, pelestarian budaya Tonsea harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap keberadaan kelompok masyarakat lain yang telah lama hidup dan berkembang di wilayah Minahasa Utara.
“Pembentukan lembaga adat ini bukan untuk membatasi atau meniadakan keberadaan budaya lain. Kita harus memahami bahwa Minahasa Utara dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang dan tradisi yang beragam. Semua harus dihormati. Pelestarian budaya Tonsea harus berjalan bersama dengan semangat menghargai kebudayaan komunitas lainnya,” tegasnya.
Ia menyampaikan, ke depan akan dibangun hubungan kemitraan dan kolaborasi antara Lembaga Adat Minahasa Tonsea dengan lembaga adat komunitas lain yang berada di wilayah Minahasa Utara. Desa-desa yang mayoritas penduduknya bukan orang Tonsea tetap dapat memiliki keterwakilan dalam kepengurusan dan berperan menjaga kebudayaan Tonsea di wilayahnya, tanpa harus meninggalkan atau menghilangkan budaya asal masyarakat setempat.
“Kalau ada masyarakat yang masih menjalankan tradisi dan kebudayaan dari daerah asalnya, silakan tetap dipertahankan. Kita tidak datang untuk menghapus identitas mereka. Justru melalui lembaga adat ini, kita ingin membangun hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung. Keberagaman bukan menjadi penghalang, tetapi kekuatan untuk memperkaya kebudayaan Minahasa Utara,” ungkapnya.
Sebaliknya, desa-desa yang mayoritas atau bahkan seluruh penduduknya merupakan masyarakat Tonsea juga diharapkan lebih aktif menghidupkan kembali kegiatan yang mencerminkan identitas adat dan budaya setempat.
Vence menilai masih terdapat wilayah yang masyarakatnya berasal dari suku Tonsea, tetapi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti perkawinan, pelantikan, peresmian, hingga kegiatan tradisional lainnya belum banyak menampilkan nuansa adat.
“Ini menjadi tantangan kita. Jangan sampai kita tinggal di wilayah yang memiliki akar budaya Tonsea, tetapi dalam kehidupan sosial sehari-hari nuansa adatnya semakin tidak terlihat. Melalui kepengurusan lembaga adat nanti, kita harus mulai mengajak masyarakat untuk kembali mengenal dan menghadirkan unsur budaya dalam berbagai kegiatan,” katanya.
Vence juga menekankan pentingnya mengembalikan nuansa adat dalam berbagai kegiatan masyarakat, tanpa harus memaksakan pelaksanaan ritual adat yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kehidupan saat ini.
Menurutnya, perlu dilakukan pemilahan terhadap tradisi dan ritual adat. Unsur-unsur budaya yang masih relevan dan dapat dipertahankan perlu dihidupkan kembali, sedangkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun perkembangan masyarakat harus dikaji secara bijaksana.
“Kita tidak sedang mengajak masyarakat untuk kembali melakukan semua ritual masa lalu tanpa melihat perkembangan zaman. Harus ada kajian dan pemilahan. Mana tradisi yang masih relevan, memiliki nilai positif, dan bisa dilestarikan, itulah yang perlu kita hidupkan kembali. Kita juga harus menghormati nilai-nilai agama serta kehidupan masyarakat saat ini,” jelasnya.
Ia mencontohkan prosesi perkawinan masyarakat Minahasa Tonsea yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upacara adat, tetapi dalam perkembangannya lebih banyak diisi dengan prosesi keagamaan. Karena itu, menurutnya, perlu dipikirkan bagaimana menghadirkan kembali unsur budaya dalam pelaksanaan perkawinan tanpa mengurangi nilai dan kekhusyukan ibadah.
Vence bahkan mengemukakan gagasan mengenai kemungkinan penggunaan pakaian adat dalam prosesi memasuki gereja maupun keterlibatan pendeta yang mengenakan busana adat saat memberikan pemberkatan perkawinan.
“Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan, apakah memungkinkan unsur pakaian adat kembali ditampilkan ketika pasangan memasuki gereja? Apakah ada ruang bagi pendeta untuk mengenakan busana adat saat memberikan pemberkatan? Hal-hal seperti ini tentu perlu dibicarakan bersama dengan pihak gereja, tokoh agama, dan tokoh adat. Kita ingin budaya tetap hadir, tetapi tidak mengganggu ataupun mengurangi makna ibadah,” paparnya.
Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembahasan lembaga adat untuk merumuskan bentuk kolaborasi antara tradisi budaya dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Hal serupa juga berlaku dalam kegiatan peresmian, naik rumah baru, tumotol atau peletakan batu pertama, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang selama ini dinilai semakin kehilangan nuansa adat.
“Ketika ada kegiatan naik rumah baru, peresmian bangunan, tumotol atau peletakan batu pertama, maupun kegiatan sosial lainnya, sebenarnya ada ruang untuk menghadirkan nilai-nilai budaya. Kita perlu memikirkan bentuk pelaksanaannya yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Tidak harus selalu berupa ritual, tetapi unsur penghormatan terhadap adat dan tradisi dapat tetap ditampilkan,” ujarnya.
Ia berharap lembaga adat ke depan mampu menyusun pedoman yang dapat menjadi acuan masyarakat dalam menghadirkan unsur budaya pada berbagai kegiatan. Di akhir pemaparannya, Vence mengajak seluruh peserta Mubes untuk membangun kesamaan pandangan dalam memajukan seni dan kebudayaan di Kabupaten Minahasa Utara.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Minahasa Utara merupakan bagian dari satu rumpun besar Minahasa yang memiliki kekayaan budaya, termasuk Tonsea dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, pelestarian budaya harus dilakukan melalui kebersamaan, saling menghormati, dan semangat kolaborasi.
“Jangan sampai perbedaan pandangan justru membuat kita terpecah. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kekayaan budaya daerah. Mari kita jadikan musyawarah ini sebagai ruang untuk menyatukan pikiran, membangun kesepakatan, dan merumuskan langkah nyata bagi masa depan kebudayaan Minahasa Utara,” ajaknya.
Ia kembali menekankan bahwa keberhasilan lembaga adat tidak hanya diukur dari terbentuknya struktur kepengurusan, tetapi dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menjalankan program dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan hanya terbentuknya pengurus dan selesainya musyawarah. Lebih dari itu, harus ada pekerjaan nyata setelah Mubes ini. Ada program pelestarian bahasa daerah, pengembangan seni budaya, pendataan tradisi, pengenalan pakaian adat, serta kegiatan yang melibatkan generasi muda. Kalau semua itu bisa berjalan, barulah kita dapat mengatakan bahwa lembaga adat benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegas Vence.
Ia berharap tokoh-tokoh yang nantinya dipercayakan dalam kepengurusan memiliki kepedulian, komitmen, integritas, serta kerelaan untuk mengabdikan diri dalam menjaga dan memajukan kebudayaan daerah.
Dengan terbentuknya kepengurusan lembaga adat secara berjenjang, Pemkab Minahasa Utara berharap upaya pelestarian adat istiadat, bahasa, seni, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat dapat berjalan lebih terarah, terorganisasi, serta menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Mubes Lembaga Adat Daerah Minahasa Utara Tahun 2026 pun diharapkan menjadi titik awal kebangkitan kembali kebanggaan terhadap identitas budaya lokal, sekaligus memperkuat jati diri masyarakat Minahasa Utara di tengah dinamika perkembangan zaman.
(Vera.E.Kastubi)






