MINUT, TelusurInformasiNews.id – Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikanl kepastian hukum terhadap wilayah administratif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegasan Batas Desa dan Kelurahan melalui Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Sutan Raja, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan strategis ini diikuti seluruh Camat se-Kabupaten Minahasa Utara, para Kepala Desa dan Lurah, serta Kepala Jaga. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Umbase Mayuntu, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Minut, Joune Ganda, S.E., M.A.P.
Dalam sambutannya, Umbase Mayuntu menegaskan bahwa penataan dan penegasan batas wilayah desa maupun kelurahan merupakan salah satu agenda penting pemerintahan yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, kejelasan batas wilayah menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, sekaligus menghindari persoalan administrasi maupun potensi sengketa antarwilayah.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi berbasis geospasial sebagai instrumen untuk menghasilkan data dan peta batas wilayah yang lebih akurat, terukur, serta memiliki kepastian hukum.
“Bupati Joune Ganda menitipkan pesan agar kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan peta batas wilayah yang akurat. Ini penting untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, mencegah potensi konflik antarwilayah, sekaligus menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan,” ungkap Umbase.
Lebih lanjut, Umbase berharap seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah dapat membangun koordinasi serta sinergi yang baik dengan tim teknis selama proses pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, ketelitian dan kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan, terlebih karena kondisi geografis sejumlah wilayah di Kabupaten Minahasa Utara memiliki tantangan tersendiri sehingga proses pengukuran dan pemetaan harus dilakukan secara cermat.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Minut, Sefferson Sumampouw, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menjelaskan bahwa Bimtek tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan dalam memahami metode pelaksanaan sensus pertanahan dengan pendekatan teknologi modern.
Ia menjelaskan, pemanfaatan sistem geospasial diharapkan mampu mendukung proses penegasan batas wilayah agar berjalan lebih efektif, mulai dari tahapan pengumpulan data, pemetaan hingga verifikasi kondisi faktual di lapangan.
“Melalui pendekatan geospasial, kita berharap proses penegasan batas di Minut dapat selesai lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis,” jelas Sumampouw dalam laporannya.
Bimtek tersebut dilaksanakan selama satu hari dengan materi pembahasan yang mencakup penggunaan perangkat pemetaan digital serta teknis verifikasi lapangan. Melalui pembekalan ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam mendukung proses pendataan serta penegasan batas wilayah masing-masing.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemkab Minahasa Utara terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Keakuratan data geospasial dan kejelasan batas administrasi diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian wilayah, mencegah konflik perbatasan, serta mendukung pemerataan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara.
(Vera.E.Kastubi)
