MINUT, TelusurInformasiNews.id – Anggota DPR RI, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M., memberikan perhatian serius terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan. Ia menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, pembinaan, serta pemahaman regulasi agar para Hukum Tua dan perangkat desa dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa dibayangi ketakutan berlebihan terhadap persoalan hukum. Bertempat di The Sentra Hotel Manado, Senin (9/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Hillary Brigitta Lasut saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan yang dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Novly Geret Wowiling, M.Si., ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Hillary hadir membawa perspektif DPR RI, khususnya berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan; Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, Novita Lumintang; serta Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Korwas APB) BPKP, Fakri Dhani.
Turut hadir Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Steven Tuwaidan; perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara, Helmi Martens, S.A.; para Hukum Tua atau yang mewakili, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan se-Kabupaten Minahasa Utara, serta unsur terkait lainnya.
Mengawali pemaparannya, Hillary menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk hadir dan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah desa di Minahasa Utara. Ia juga mengungkapkan kedekatan perhatiannya terhadap daerah tersebut, mengingat Minahasa Utara merupakan salah satu daerah penyumbang suara terbesar kedua baginya, dengan perolehan sekitar 40 ribu suara.
Menurutnya, perhatian terhadap Minahasa Utara tidak hanya sebatas hubungan politik, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai upaya memperjuangkan program yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan, termasuk program bantuan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat di wilayah Minahasa Utara. Program tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang masih membutuhkan akses terhadap pelayanan dasar.
Hillary kemudian menyoroti posisi strategis Hukum Tua dan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat sering kali tidak membedakan secara jelas kewenangan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Akibatnya, berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat kerap langsung dibebankan kepada pemerintah desa.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Hukum Tua dan perangkat desa. Di satu sisi mereka dituntut memberikan pelayanan terbaik dan mengambil keputusan cepat, namun di sisi lain harus terus menyesuaikan diri dengan regulasi yang dinamis dan kerap mengalami perubahan.
Hillary mengaku prihatin apabila situasi tersebut justru membuat para Hukum Tua takut mengambil keputusan, bahkan ketika keputusan itu sebenarnya diperlukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai para Hukum Tua dan perangkat desa yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat justru selalu dibayangi ketakutan terhadap persoalan hukum. Mereka harus memahami aturan, tetapi juga harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang memadai agar berani mengambil keputusan sesuai kewenangannya,” tegas Hillary.
Ia menjelaskan, persoalan hukum yang dihadapi aparatur desa tidak selalu berawal dari niat jahat atau kesengajaan melakukan penyimpangan. Dalam sejumlah keadaan, persoalan dapat muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan, perubahan regulasi, maupun kekeliruan dalam menerapkan ketentuan teknis pengelolaan keuangan.
Dengan latar belakang pendidikan dan ketertarikannya pada bidang hukum, khususnya tindak pidana korupsi, Hillary mengingatkan pentingnya memahami prinsip praduga tak bersalah dalam penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu perkara harus dilakukan berdasarkan fakta dan unsur hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Ia juga mengangkat dinamika regulasi mengenai pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara, termasuk perkembangan ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi perhatian dalam praktik penegakan hukum.
Menurut Hillary, perkembangan tersebut perlu dipahami bersama oleh seluruh pihak, terutama aparat pengawasan dan pemerintah desa, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Dalam diskusinya bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, Hillary turut membahas bagaimana posisi dan peran BPKP ke depan di tengah perkembangan ketentuan mengenai kewenangan pemeriksaan kerugian negara.
Ia mengapresiasi pandangan BPKP yang menekankan pentingnya pengawasan sebagai langkah penjagaan dan pencegahan. Baginya, pendekatan tersebut jauh lebih bermanfaat apabila dilakukan sejak awal dibandingkan hanya mengedepankan penindakan setelah terjadi persoalan.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Jangan sampai pengawasan baru dilakukan ketika sudah ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana persoalan dapat dicegah sejak awal melalui pembinaan, pendampingan, dan penyampaian informasi yang benar. Pengawasan harus menjadi perisai bagi pemerintah desa, bukan justru membuat mereka takut menjalankan tugas,” ungkapnya.
Hillary pun meminta seluruh peserta memberikan dukungan kepada BPKP agar fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan maksimal. Ia secara khusus berharap Heru Setiawan dapat memberikan penjelasan secara terbuka, lugas, lengkap, dan terperinci mengenai berbagai ketentuan teknis yang perlu diperhatikan pemerintah desa.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan pembinaan seperti workshop tersebut memiliki nilai penting karena tidak semua daerah dapat melaksanakan pendampingan secara optimal.
Pada pemaparan berikutnya, Hillary menjelaskan tiga fungsi utama DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ia menyebut kehadirannya dalam workshop tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran negara, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa.
Ia juga menyampaikan bahwa tema APBN Tahun 2026 menitikberatkan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi Menurutnya, perubahan arah kebijakan pemerintah dari periode sebelumnya merupakan bagian dari dinamika pembangunan nasional yang harus disikapi secara bijak oleh seluruh aparatur pemerintahan.
Hillary mengingatkan bahwa perbedaan kepemimpinan dan warna politik tidak boleh menjadi penghalang bagi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Warna kebijakan politik tidak harus memengaruhi Bapak dan Ibu sebagai pelayan masyarakat. Apa pun dinamika politik yang terjadi, tugas utama kita tetap sama, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang terbaik. Karena itu, pemerintah desa harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan dan program pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik akibat kebijakan efisiensi maupun dinamika ekonomi global. Situasi tersebut, menurutnya, turut memberikan tekanan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.
Hillary berharap kondisi tersebut tidak membuat aparatur desa kehilangan keberanian untuk berinovasi dan mengambil keputusan. Sebaliknya, mereka harus terus memperbarui pengetahuan, memahami perkembangan regulasi, serta menjadikan materi yang disampaikan BPKP sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Dalam pemaparannya, ia juga mengidentifikasi sejumlah potensi persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa. Di antaranya tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat kinerja pemerintah desa, potensi penyalahgunaan maupun inefisiensi pengelolaan Dana Desa, serta ketidaksesuaian kewenangan antara pemerintah desa dengan tingkatan pemerintahan di atasnya.
Ia meminta agar berbagai potensi tersebut menjadi perhatian bersama, sehingga dapat diantisipasi melalui pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah.
Selain persoalan administrasi dan keuangan, Hillary turut mengingatkan pentingnya menggali potensi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menyinggung fenomena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang banyak terlihat di media sosial. Menurutnya, pemerintah desa perlu membangun kembali kepercayaan publik melalui program-program yang nyata, inovatif, dan memberikan manfaat langsung.
Sebagai contoh, ia mengangkat sebuah desa yang mengembangkan usaha peternakan ayam menggunakan anggaran desa, kemudian hasil produksi telur dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan desa melalui pengembangan badan usaha milik desa.
Menurut Hillary, inovasi tersebut merupakan contoh kreativitas pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa program yang terlihat berhasil dan mendapat apresiasi masyarakat belum tentu secara otomatis telah memenuhi seluruh ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Karena itu, inovasi desa harus tetap dibangun di atas perencanaan, administrasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang benar.
“Saya ingin pemerintah desa mampu menghadirkan program-program yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap berjalan dalam koridor aturan. Jangan sampai niat baik untuk membangun desa justru menimbulkan persoalan karena tata kelola dan administrasinya tidak diperhatikan,” tutur Hillary.
Ia pun menitipkan perhatian tersebut kepada BPKP agar dalam kegiatan pembinaan dapat memberikan pemahaman kepada para Hukum Tua mengenai cara mengembangkan potensi desa tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan itu, Hillary juga mengungkapkan bahwa sinergi DPR RI bersama BPKP sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan. Ia berharap kerja sama serupa dapat terus diperkuat di Kabupaten Minahasa Utara sehingga semakin banyak program pemerintah pusat yang dapat diperjuangkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menutup pemaparannya, Hillary kembali menegaskan bahwa tujuan utama dari pengawasan dan pembinaan bukanlah untuk menciptakan ketakutan di kalangan aparatur pemerintah desa, melainkan memastikan setiap program pembangunan terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Ia berharap para Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan dapat memanfaatkan workshop tersebut untuk memperdalam pemahaman, mencatat setiap materi penting dari BPKP, serta menerapkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Masyarakat membutuhkan Bapak dan Ibu untuk berani mengambil keputusan di tingkat desa. Karena itu, teruslah belajar, perbarui informasi, pahami aturan, dan jangan ragu menjalankan tugas sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jadikan pengetahuan dari kegiatan ini sebagai perisai dalam melaksanakan tanggung jawab, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan pembangunan desa semakin maju,” pungkasnya.
Melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPR RI, BPKP, pemerintah daerah, dan seluruh aparatur desa. Dengan pengawasan yang mengedepankan pencegahan serta pembinaan yang berkelanjutan, pemerintah desa di Minahasa Utara diharapkan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(Vera.E.Kastubi).
